Lanjutan Pasar Waru PPU Butuh Rp15,8 Miliar, Anggaran Diusulkan ke Pusat dan Daerah

Timur Media, Penajam – Penyelesaian pembangunan Pasar Waru di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), membutuhkan anggaran sekitar Rp15,8 miliar.
Kebutuhan tersebut disiapkan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas pasar yang hingga kini belum dapat dioperasikan secara optimal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) telah mengusulkan anggaran lanjutan untuk tahun anggaran 2027.
Sekretaris Diskukmperindag PPU Syamsul Adha mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut mencakup pembangunan fasilitas utama sekaligus sejumlah infrastruktur pendukung pasar.
“Anggarannya mencapai Rp15,8 miliar, untuk berbagai infrastruktur,” kata Syamsul..
Menurut dia, pekerjaan yang masih diperlukan tidak hanya berkaitan dengan bangunan pasar. Infrastruktur pendukung seperti sanitasi dan drainase juga masuk dalam kebutuhan pembangunan lanjutan.
Pasar yang berdiri di atas lahan sekitar 5 hektare itu mulai dibangun pemerintah daerah sejak 2016. Pembangunan tahap awal mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp7 miliar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Namun, pembangunan tahap awal baru mencakup fasilitas pasar basah dengan kapasitas sekitar 100 kios. Sejumlah fasilitas lain yang diperlukan agar pasar dapat berfungsi belum seluruhnya tersedia.
“Karena masih ada fasilitas pasar basah belum dibangun begitu juga dengan fasilitas pendukung lainnya, sehingga pasar tersebut belum bisa dioperasikan” jelasnya.
Kebutuhan penyelesaian Pasar Waru menjadi tindak lanjut dari upaya Pemkab PPU mendorong keberlanjutan pembangunan pasar tersebut. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan pembangunan lanjutan.
Selain memasukkan kebutuhan anggaran dalam usulan APBD 2027, Diskukmperindag PPU juga mengusulkan dukungan pembangunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengusulkan lanjutan pembangunan Pasar Waru ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027,” ujarnya.
Menurut Syamsul, dukungan pemerintah pusat menjadi penting di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, Pemkab PPU berharap usulan pembangunan lanjutan dapat memperoleh dukungan Kementerian PU.
“Harapan terbesar kami, usulan lanjutan pembangunan Pasar Waru disetujui oleh pusat (Kementerian PU),” pungkasnya.
Dengan kebutuhan anggaran Rp15,8 miliar tersebut, penyelesaian Pasar Waru pada 2027 masih bergantung pada proses penganggaran serta persetujuan dukungan dari pemerintah pusat. Jika pembangunan dapat dilanjutkan, fasilitas yang belum tersedia, termasuk sanitasi dan drainase, menjadi bagian yang perlu dituntaskan sebelum pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. (ADV)