Melalui FKP Bapenda PPU Perkuat Data Pajak dan Digitalisasi untuk Dongkrak PAD

Timur Media, Penajam – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pembenahan pengelolaan pajak daerah melalui pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan sistem digital.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar secara hybrid, Rabu (28/10/2026). Forum dipimpin Kepala Bapenda PPU Tur Wahyu Sutrisno bersama empat kepala bidang di lingkungan Bapenda sebagai narasumber.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus mengevaluasi pelayanan perpajakan. Salah satu perhatian utama adalah pemutakhiran data pajak daerah yang melibatkan pemerintah desa dan kelurahan.
Kepala Bapenda PPU Tur Wahyu Sutrisno mengatakan akurasi data menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi penerimaan daerah. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan perlu diperkuat agar data wajib pajak di lapangan dapat terus diperbarui.
“FKP (Forum Konsultasi Publik) ini menjadi sarana komunikasi dan penyerapan aspirasi untuk memperbaiki pelayanan perpajakan serta menggali potensi penerimaan daerah, ,” ujar Tur Wahyu.
Selain pemutakhiran data, FKP membahas peningkatan standar pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pembenahan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menjadi sejumlah poin yang dibahas. Bapenda juga mendorong optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Pekan Panutan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta penertiban kendaraan dengan pelat nomor luar daerah.
Dari sisi digitalisasi, peserta forum mengusulkan perubahan domain laman resmi Bapenda PPU menjadi .go.id. Usulan tersebut dinilai dapat memperkuat identitas laman pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengakses informasi perpajakan.
Pembahasan lainnya mencakup penyesuaian regulasi operasional videotron. Bapenda akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk membahas kebutuhan perubahan peraturan daerah yang ditargetkan masuk dalam agenda 2027.
Bapenda juga akan mengevaluasi distribusi SPPT serta mempertimbangkan bentuk apresiasi bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya.
Di sisi lain, koordinasi lintas perangkat daerah akan diperkuat untuk mengoptimalkan sejumlah sumber pendapatan. Salah satunya melalui pembahasan retribusi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Rangkaian pembahasan dalam FKP tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda PPU memperbaiki tata kelola pendapatan daerah, dengan menempatkan akurasi data, kemudahan layanan, digitalisasi, dan koordinasi antarinstansi sebagai bagian dari penguatan PAD.
“Kita akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (ADV)