PPU Dorong Jembatan dan Intake Sungai Riko Masuk Usulan PSN 2027
Timur Media, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pembangunan jembatan dan intake Sungai Riko masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah pusat, termasuk usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2027.
Upaya tersebut dilakukan Pemkab PPU dengan menyelaraskan kebutuhan infrastruktur daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arah pembangunan kawasan strategis yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengatakan, pembahasan jembatan dan intake Sungai Riko, juga merupakan bagian tindak lanjut dari audiensi Bupati PPU dengan Kementerian Infrastruktur.
“Ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan Bupati PPU. Ada beberapa hal yang kemudian kita tindak lanjuti melalui pembahasan bersama kementerian dan lembaga teknis,” kata Tohar, Senin (5/10/2026).
Menurut Tohar, posisi PPU sebagai daerah yang berdekatan dengan kawasan IKN membuat kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas menjadi semakin penting. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan usulan pembangunan PPU terhubung dengan agenda pembangunan pemerintah pusat.
Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta kementerian dan lembaga teknis terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU menyampaikan sejumlah usulan pembangunan untuk diselaraskan dengan RKP dan usulan PSN 2027.
“Yang kita bahas adalah bagaimana usulan-usulan dari daerah ini bisa diselaraskan dengan RKP dan usulan PSN untuk 2027, termasuk infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis,” ujarnya.
Jembatan Sungai Riko menjadi salah satu infrastruktur yang didorong karena berkaitan dengan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas dan akses seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah PPU dan kawasan IKN.
Sementara itu, pembangunan intake Sungai Riko berkaitan dengan kebutuhan penyediaan air untuk mendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipersiapkan seiring pertumbuhan kawasan di sekitar IKN.
Tohar mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan daftar kebutuhan pembangunan, tetapi juga melakukan penyelarasan teknis dan perencanaan dengan kementerian serta lembaga terkait.
“Kita melihat kebutuhan pembangunan ke depan harus disiapkan sejak sekarang. Karena itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis terus dilakukan supaya usulan daerah dapat dibahas dan disesuaikan dengan program pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab PPU berharap pembahasan tersebut membuka peluang bagi pembangunan jembatan dan intake Sungai Riko untuk mendapatkan dukungan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Tohar, masuknya usulan daerah dalam perencanaan pemerintah pusat menjadi penting agar pembangunan infrastruktur PPU dapat berjalan searah dengan pengembangan kawasan IKN.
“Harapannya, apa yang menjadi kebutuhan daerah bisa mendapatkan ruang dalam perencanaan pembangunan nasional, sehingga pembangunan di PPU dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan kawasan IKN dan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya. (ADV)
