Rupiah Ambruk, Krisis Mengintai
Rupiah Ambruk, Krisis Mengintai
“Mr Prabowo’s most obvious departure from Indonesia’s recent norms has been in his lavish spending.”
Kritik The Economist itu kini bukan lagi sekadar opini asing. Ia sudah jadi kenyataan yang terasa di dompet rakyat. Sejak awal menjabat, Prabowo Subianto memang sengaja menabrak norma fiskal pasca-Reformasi. Hasilnya? Defisit mendekati batas 3%, program ratusan triliun jalan terus, dan rupiah ambruk ke level terlemah sejak krisis 1998.
Borosnya Nyata, Angkanya Tidak Bisa Ditutup-tutupi
APBN 2026 disahkan dengan belanja Rp3.842 triliun. Program Makan Bergizi Gratis saja menyedot Rp335 triliun. Belanja pertahanan naik 37%.
Tapi pendapatan tidak ikut naik. Hanya dalam dua bulan pertama 2026, defisit sudah tembus Rp135,7 triliun—naik 342% YoY. Belanja negara melonjak 41,9%, sementara pajak ketinggalan jauh.
Moody’s sudah menurunkan outlook Indonesia ke negatif. Alasannya sederhana: fokus pada belanja publik menimbulkan risiko fiskal, apalagi basis pendapatan kita lemah.
Rupiah di ATL, Rakyat yang Bayar Mahal
Dampak paling cepat terlihat di nilai tukar. Pertengahan Mei 2026, rupiah menyentuh Rp17.600/USD—level terlemah sejak krisis moneter 1997-1998. Analis bilang bisa tembus Rp18.000, bahkan Rp22.000 kalau tekanan berlanjut.
Ini bukan angka di layar trader. Ini bom waktu untuk ekonomi riil.
APBN 2026 dibuat dengan asumsi kurs Rp16.500/USD dan minyak USD70/barel. Realitanya, rupiah sudah di atas Rp17.600 dan minyak tembus USD100/barel karena gejolak global. Setiap kenaikan USD1 harga minyak menambah beban APBN Rp6,8 triliun.
Rupiah lemah langsung bikin harga impor BBM, pupuk, gandum, kedelai, dan bahan baku industri naik. Inflasi terancam ikut naik, meski BI sudah bakar cadangan devisa untuk intervensi.
Pernyataan “warga desa tidak pakai dolar” terdengar meremehkan. Karena pupuk, BBM nonsubsidi, transportasi, dan barang sehari-hari di desa tetap naik harganya kalau rupiah jatuh.
Lingkaran Setan yang Sengaja Dipelihara
Pemborosan ini menciptakan lingkaran setan yang klasik tapi mematikan:
Defisit melebar → kepercayaan investor turun → capital outflow → rupiah melemah → biaya subsidi dan utang dolar membengkak → defisit makin parah.
Sri Mulyani, penjaga disiplin fiskal selama 3 periode, sudah dicopot. Penggantinya, Purbaya, malah bilang batas defisit 3% “kurang penting” dibanding target pertumbuhan. Pesan internal pemerintah juga serupa: target 8% lebih penting dari aturan fiskal.
Sementara itu, kritik publik dibalas dengan label “agen asing” dan “pengkhianat”. Ruang demokrasi menyempit persis ketika uang negara dibelanjakan tanpa kontrol ketat.
Ulangi Trauma 1998?
Indonesia pernah bangga karena berhasil menjaga disiplin fiskal pasca-krisis 1998. Itu yang membuat investor percaya, rupiah stabil, dan inflasi terkendali.
Sekarang fondasi itu digerogoti demi ambisi pertumbuhan 8% dan program populis tanpa pembiayaan matang. Kalau dibiarkan, kita bukan sedang menuju lompatan ekonomi. Kita sedang berjalan mundur ke 1998: kehilangan kepercayaan pasar, inflasi meledak, dan tekanan sosial meletup.
Koreksi Masih Mungkin, Tapi Waktunya Hampir Habis
Disiplin fiskal bukan musuh kemajuan. Ia prasyaratnya. Yang dibutuhkan sekarang:
1. Prioritaskan belanja. Audit terbuka untuk Rp335 triliun MBG. Jangan sampai uangnya habis untuk logistik kacau dan program gagal.
2. Jaga defisit di bawah 3% secara nyata, bukan dengan akrobat akuntansi atau Perppu darurat.
3. Jaga independensi BI dan Kemenkeu. Pasar membaca sinyal institusi lebih cepat daripada pidato.
Pengeluaran boros memang terlihat populis di awal. Tapi ATL rupiah dan inflasi yang datang belakangan akan dirasakan semua orang—terutama yang paling miskin.
Indonesia punya potensi besar. Tapi bukan dengan menghambur-hamburkan uang negara seolah tidak ada hari esok.
Pertanyaan terakhir: Kalau rupiah tembus Rp18.000, program Prabowo mana yang menurutmu paling layak dipotong dulu supaya defisit tidak jebol?. (Ickur)
