Sampah, Energi, dan Bayang-Bayang Krisis Global
Di Hambalang, sebuah gagasan lama kembali diangkat: sampah tak lagi sekadar dibuang, tetapi diubah menjadi energi.
Prabowo Subianto memanggil para menteri. Nada yang muncul bukan lagi sekadar wacana, melainkan dorongan untuk bergerak cepat—membersihkan yang menumpuk, sekaligus mengubahnya menjadi listrik.
Laporan datang dari Rosan Roeslani: program waste to energy (WTE) siap dipercepat. Sampah, yang selama ini menjadi beban kota, ingin dijadikan sumber daya.
Di atas kertas, ini terdengar seperti solusi elegan. Namun di baliknya, ada tekanan yang jauh lebih dalam.
Di dalam negeri, persoalan sampah memang mendesak. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, hingga Surabaya terus menghasilkan limbah dalam jumlah yang tak sebanding dengan kemampuan pengelolaannya.
Tetapi dorongan mempercepat energi dari sampah hari ini tidak hanya soal kebersihan kota.
Selama bertahun-tahun, energi di Indonesia disangga oleh subsidi. Harga listrik, bahan bakar, dan energi lain dijaga agar tetap terjangkau. Di satu sisi, ini melindungi masyarakat. Di sisi lain, ia menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Setiap kenaikan harga energi global, setiap gejolak pasar, langsung terasa di kas negara. Pemerintah dipaksa menambal selisih—agar harga di dalam negeri tetap stabil.
Subsidi energi bukan hanya pengeluaran. Ia adalah komitmen jangka panjang yang membatasi ruang fiskal—ruang untuk membangun, untuk berinvestasi, untuk bergerak lebih leluasa.
Di saat yang sama, dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik di kawasan Timur Tengah—melibatkan dinamika antara Iran dan Israel, serta eskalasi di Gaza—membuat pasar energi global semakin tidak stabil.
Bagi negara yang masih bergantung pada energi fosil, ini bukan sekadar dinamika global. Ini ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi.
Di titik inilah waste to energy menemukan konteksnya. Ia bukan lagi sekadar solusi lingkungan, melainkan upaya mengurangi tekanan fiskal. Jika sebagian energi bisa dihasilkan dari dalam negeri—bahkan dari sampah—ketergantungan pada energi impor bisa perlahan ditekan. Subsidi, setidaknya, bisa sedikit diringankan.
Sebuah logika yang masuk akal. Namun, realitasnya tidak sesederhana itu. Mengubah sampah menjadi energi membutuhkan investasi besar, teknologi mahal, dan kepastian regulasi. Di masa lalu, banyak proyek serupa tersendat—terjebak antara biaya tinggi, resistensi publik, dan tarik-menarik kepentingan.
Artinya, ada ironi yang tidak bisa dihindari: untuk mengurangi beban negara, negara justru harus mengeluarkan biaya besar di awal.
Di Hambalang, arah sudah ditentukan. Sampah harus dibersihkan, diubah, dan dimanfaatkan.
Di luar Hambalang, tekanan terus datang—dari tumpukan sampah di dalam negeri, dari konflik global, dan dari angka-angka di APBN yang tak pernah benar-benar ringan.
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan sekadar soal energi. Ia adalah soal bagaimana negara mengelola beban—beban lingkungan, beban global, dan beban fiskal—dalam satu tarikan napas.
Dan seperti banyak kebijakan besar lainnya, keberhasilannya tidak akan ditentukan oleh niat. Melainkan oleh satu hal yang lebih sulit: eksekusi.
foto: sindonews.com
Red.
