Mudyat Noor Instruksikan SKPD PPU Lebih Kreatif, “Baca Potensi, Rebut Dana Pusat!”
Timur Media, Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu membaca potensi dan secara agresif meraih sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, penurunan APBD PPU tahun 2026 dari sekitar Rp 2,6 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 1,4 triliun membuat efisiensi dan kreativitas menjadi harga mati. Mudyat Noor menyebut setiap perangkat daerah dituntut menghasilkan program yang berdampak nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. Ia menekankan bahwa perubahan pola kerja adalah keharusan dalam situasi fiskal yang semakin ketat.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD. SKPD wajib membaca peluang, memetakan potensi, dan menjemput dana pusat yang tersedia. Seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih kreatif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Jangan lagi ada pembahasan yang hanya berakhir di ruang rapat tanpa output konkret,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program non-teknis yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi pergeseran prioritas ke arah yang lebih produktif.
“Kegiatan yang sifatnya seremonial dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat harus dikurangi bahkan dihapus. Kita fokus pada pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Bupati.
Mudyat Noor menjelaskan bahwa dana pusat menawarkan peluang besar yang selama ini belum digarap maksimal. Baik melalui dana alokasi khusus, dana insentif fiskal, hingga program kementerian yang dapat dimanfaatkan jika proposal dan persyaratan daerah disiapkan dengan baik.
“Banyak program pusat menunggu daerah yang siap. Kalau kita tidak bergerak, peluang itu akan jatuh ke daerah lain,” ujarnya.
Ia mengatakan PPU memiliki potensi sektor pertanian, perikanan, infrastruktur dasar, hingga SDM yang bisa ditawarkan dalam berbagai program nasional. Turut menegaskan bahwa kelemahan selama ini adalah kurangnya kesiapan perangkat daerah dalam menyiapkan kajian, data teknis, serta proposal yang memadai. Padahal, kata dia, kementerian membutuhkan daerah yang dapat membuktikan keseriusan melalui data yang kuat.
“Kita tidak boleh lagi kalah cepat atau kalah data. SKPD harus punya data potensi yang lengkap dan siap ditampilkan kapan saja,” tegasnya.
Ia meminta setiap perangkat daerah membuat dashboard potensi dan pipeline program yang siap ditawarkan. Mudyat Noor menambahkan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi PPU untuk menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika fiskal nasional. Ia meminta seluruh SKPD bergerak cepat dan bekerja secara lebih kolaboratif.
“Saya ingin perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kita melangkah dengan kondisi anggaran terbatas, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” ujarnya. (ADV/No)
