Kondisi Fiskal Kaltim Rawan, Perusahaan Tambang Diminta Taat Pajak

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, menjelaskan ketimpangan fiskal yang terjadi diduga akibat minimnya kontribusi pajak dari perusahaan tambang yang beroperasi di Benua Etam.

Dia menegaskan pentingnya komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab fiskal di daerah tempat mereka beroperasi. “Masih banyaknya kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan yang menggunakan pelat luar daerah seperti B dan L, padahal seluruh aktivitasnya dilakukan di Kaltim,” ucapnya.

Kondisi tersebut, memperparah beban infrastruktur daerah, sementara pemasukan pajaknya justru mengalir ke provinsi lain.

“Setiap hari jalan kita rusak akibat lalu lintas truk dan alat berat. Tapi pajaknya masuk ke luar daerah. Ini ketidakadilan yang nyata,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Shemmy Permata Sari meminta perusahaan menunjukkan komitmen nyata dengan melakukan balik nama kendaraan operasional menjadi pelat KT. Hal ini akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

“Kalau kendaraan mereka rusak, yang dipanggil montir di Kaltim. Tapi pajaknya disetor ke provinsi lain. Kami minta kesadaran kolektif dari para pelaku usaha untuk adil terhadap daerah tempat mereka meraup untung,” ungkapnya. (tm/adv)