Mendagri Larang Seremonial Berlebihan, Minta Kepala Daerah Fokus pada Program Pro Rakyat

Balikpapan — Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang berlebihan dan menghindari pamer kemewahan, baik secara pribadi maupun oleh anggota keluarga. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala daerah di Indonesia, Selasa (2/9/2025).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan terdapat delapan poin utama yang ditekankan Mendagri. Pertama, kepala daerah diminta menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memantau perkembangan kondisi di wilayah.

Kedua, duduk bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak berpengaruh untuk meredam potensi gejolak. Ketiga, mengadakan doa bersama atau istigasah dengan melibatkan lintas unsur masyarakat dan pemerintah.

Poin keempat, pemerintah daerah diminta menggencarkan program pro rakyat, seperti gerakan pasar murah dan penyaluran bantuan sosial. Poin kelima, menunda kegiatan seremonial yang terkesan mewah, terutama yang disertai hiburan berlebihan.

“Poin keenam, pejabat dan keluarga dilarang memamerkan kemewahan. Jika ada acara pribadi, seperti pernikahan atau ulang tahun, harus dilaksanakan secara sederhana,” ujar Bagus.

Mendagri juga meminta penundaan seluruh perjalanan dinas ke luar negeri. “Poin terakhir, kepala daerah di wilayah rawan diminta tetap berada di daerah untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” kata Bagus.

Ia menambahkan, arahan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat, memahami kesulitan yang dihadapi, dan menjaga kondusivitas wilayah. (Man)