Sekda PPU Pimpin Rapat Koordinasi TPAKD untuk Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
Timur Media, Penajam – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan daerah. Rapat ini juga bertujuan untuk membahas sinergi dan kolaborasi antar stakeholder serta program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten PPU.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan, bank-bank dan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Kabupaten PPU, serta pejabat terkait lainnya.
Tohar menyampaikan bahwa TPAKD Kabupaten PPU telah resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan pada September 2024. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pembentukan TPAKD adalah untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat demi mendukung perekonomian daerah.
“TPAKD bertujuan untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat, serta mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah,” jelas Tohar.
Tohar menambahkan bahwa perlu dilakukan optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif, terutama untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha rintisan, serta pembiayaan pembangunan sektor prioritas.
Berdasarkan data statistik tahun 2023, Tohar menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten PPU mencapai 196.566 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Terdapat 141.567 rekening tabungan di bank dengan nilai sekitar 1,1 triliun Rupiah, serta 675 rekening deposito senilai 159,893 miliar Rupiah. Penyaluran kredit kepada masyarakat tercatat mencapai 31.963 debitur dengan nilai 1,608 triliun Rupiah.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen dari tahun 2022, dan diproyeksikan akan terus tumbuh positif sejalan dengan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung,” ungkapnya.
Tohar berharap langkah-langkah sistematis dan strategis dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi sarana diskusi dan koordinasi untuk merumuskan rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 serta perencanaan untuk tahun 2025.
TPAKD memiliki tuntutan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama dalam sektor-sektor perekonomian riil, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
“Dengan adanya TPAKD, diharapkan permasalahan permodalan yang sering dialami masyarakat dapat teratasi, sehingga produk keuangan yang tersedia bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kabupaten PPU,” tutup Tohar. (ADV)
