Ibu Kota Baru

Yusril Bahas Masalah Hukum Ibu Kota Baru

Report: Maya I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membahas masalah hukum ibu kota baru. Hal itu mengemuka saat ia menemui Jokowi di Istana Negara, belum lama ini. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Yusril menyampaikan niatnya untuk membantu presiden mendalami pelbagai persoalan hukum terkait ibu kota baru di Kaltim yang  saat ini produk hukumnya masih dibahas di DPR. Persoalan itu, di antaranya, menyoal kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN.

Ia berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN. Terkait hal ini, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan ibu kota baru.

Yusril mengingatkan tanpa pengembangan commercial area, ibu kota baru bisa menjadi kota hantu.  “Dalam hal ini pihak swasta tak ingin sedikit pun memberatkan dan membebani pemerintah,” ujar Yusril dalam keteranga tertulisnya.

Jokowi pun disebut menyambut baik masukan terkait pembangunan ibu kota baru. Soal aspek-aspek hukum, Jokowi menyerahkan detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Menseneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.

Menurut Yusril, Jokowi berharap pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana. Pemerintah telah memastikan proyek pembangunan di Penajam Paser Utara akan terus berjalan meski dalam kondisi pandemi. Meski demikian, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar. “Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button