DPRD Balikpapan

Warga Balikpapan Adukan Sengkarut Sistem PPDB

Komisi IV berjanji mencarikan solusi masalah ini.

Report: Hendra I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Sejumlah warga Balikpapan mengadukan sengkarut masalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online, ke DPRD Balikpapan. Delegasi warga itu diterima Komisi IV, H Laisa dan Puryadi, Rabu 1 Juli 2020.

Mereka berasal dari orangtu siswa di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat. Kedatangannya didampingi Ketua Rt 9 setempat,  Syarkawi Mawi.

Syarkawi mengisahkan kronologis masalah yang menimpa warganya saat mendaftar ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Warganya mengalami hambatan waktu penerbitan Kartu Keluarga yang dinilai belum genap setahun.

Ia sempat menganjurkan orangtua murid terkait melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayan. Tapi ternyata pihak Disdik memberi saran agar mendaftarkan anaknya di bulan Oktober, mengingat KK yang dimiliki orangtua murid itu baru diterbitkan bulan Oktober 2019.

“Jawaban seperti itu tidak mendidik, seharusnya Disdik mencarikan jalan keluarnya,” protes Syarkawi. Menurutnya jika pihak Disdik meminta KK yang lama, nama anak tersebut tidak tercantum dalam KK.  Namun saat dibuatkan akte kelahiran baru anak tersebut tercantum dalam KK yang baru.

“Ini parah. Kalau anak ini terhambat masuk di sekolah negeri, orang tuanya tidak akan sanggup membiayai masuk sekolah swasta, karena saya tau kondisi warga saya,” curhat Syarkawi. Di sisi lain, ia juga menyesalkan proses dan sosalisasi sistem PPDB saat ini.

“Sebagai Ketua RT. Saya tidak pernah diberi tahu, tidak mendapat informasi batas minimal penerbitan KK untuk anak yang ingin sekolah. Jadi, sosialisasinya juga tidak merata,” katanya. Ia juga mengadukan masalah rekan sejawatnya sesama Ketua RT bernama Firman.

Kemudian Firman berkisah, saat itu ia bersama warga penerima Program Keluarga Harapan juga pernah mengalami masalah identitas dan sistem online.

Saat melakukan pendaftaran online, Firman memasukan Nomor Induk Siswa atau NIS anaknya. Namun nama yang tertera di aplikasi bukan nama anaknya, melainkan orang lain. “Saya klik NIS anak yang tertera di ijazah anak saya, tetapi nama orang lain yang keluar diaplikasi, bukan nama anak saya,” kata Firman.

Bahkan, sambung Firman, “Saya juga sudah mencoba mendaftar melalui jalur afirmasi Penerima PKH tapi jawaban pihak sekolah kuota itu sudah penuh. Saat melapor ke Disdik, saya sampai melapor dua kali, tapi tidak ada juga solusi yang diberikan,” curhat Firman asa.

Anggota Komisi IV yang menerima keluhan warga itu turut menyesalkan kejadian ini. H Laisa Hamisa mengatakan masalah yang dialami mereka juga terjadi di wilayah Balikpapan lainnya. Bahkan, kata Laisa, ada pula yang melalui jalur afirmasi dan sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP  tapi masih tetap di rangking dan akhirnya tersisih.

Terkait NIS, Laisa mengungkapkan jika permasalahan NIS banyak terjadi di Balikpapan, namun ada yang sudah diselesaikan. “Komisi IV nanti akan berkoordinasi dengan Disdik Balikpapan untuk duduk bersama mencoba mencarikan jalan keluar permasalahan ini, agar tidak terjadi di tahun berikutnya,” ujarnya. *ADV

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button