Balikpapan

Warga Balikpapan Adukan Masalah Air Bersih

Report: Firdaus I Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Warga Mt Haryono Dalam Balikpapan, mengeluhkan pasokan air bersih yang kerap tidak mengalir. Keluhan warga diadukan kepada anggota Parlemen Kaltim, Syafruddin saat menyambangi konstituennya di Dapil II Balikpapan.

Selama ini, warga terpaksa sehari-harinya menggunakan air yang dijual penyuplai air bersih pihak swasta. Harga yang dipatok cukup tinggi, yakni Rp 70 rib per 1.200 liter air bersih.

Menanggapi keluhan tersebut, Syafruddin berjanji mendorong penuntasan masalah terkait. “Insya Allah saya mendorong agar masalah pasokan air bersih di Balikpapan bisa segera diselesaikan,” ujar Syafruddin. Tapi ia tidak merinci langkah ril apa yang akan diambil untuk menuntaskan masalah itu. Ia juga tidak menyebut kapan masalah air bersih di kota ini bisa tuntas.

Terlebih, pasokan air bersih menjadi salah satu masalah klasik di Balikpapan, yang nyaris saban tahun dikeluhkan masyarakat. PDAM Balikpapan sendiri belakangan ini menjadi sorotan publik atas kinerjanya yang dinilai buruk. Tarif PDAM Balikpapan juga dianggap tidak wajar lantaran naik mendadak, sedangkan pelayanan air bersih ke pelanggan belum memadai.

Pemerhati Kebijakan Publik Kaltim, Adhi Supriadi mengatakan para pelanggan PDAM mengeluhkan naiknya tarif langganan dan rendahnya pelayanan air bersih. “PDAM Balikpapan juga menutup diri dari keterbukaan informasi terkait laporan kinerja dan keuangan,” ujar Adhi, Sabtu 25 Juli 2020.

Ia bahkan menilai banyak sekali masalah yang dialami PDAM Balikpapan. “Dari harga pokok produksi yang tinggi, pelayanan yang selalu dikeluhkan warga sampai rendahnya kontribusi deviden untuk kas daerah,” tegasnya.

Terkait Harga Pokok Produksi atau HPP PDAM Balikpapan, Adhi membandingkannya dengan harga daerah lain di Kaltim. Ia merinci, HPP PDAM di Samarinda Rp 4.519 per meter kubik, HPP PDAM di Bontang Rp 4.689 per meter kubik dan HPP PDAM di PPU Rp 5.800 per meter kubik. Sedangkan di Balikpapan Rp8.000 per meter kubik. “Kenapa HPP PDAM Tirta Manggar Balikpapan sangat tinggi.”

Sebelumnya, DPRD Balikpapan juga menyoroti kinerja PDAM yang banyak dikeluhkan warga. Dari pelayanan, penyertaan modal, deviden sampai tarif tinggi yang naik mendadak.

DPRD juga memanggil PDAM untuk melakukan rapat dengar pendapat, Kamis 16 Juli 2020.

Rapat itu menghadirkan anggota Parlemen dari Komisi II Balikpapan, Manajemen PDAM Tirta Manggar, aktivis HMI, pengamat kebijakan publik, dan sejumlah undangan. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Syukri Wahid meminta PDAM transparan terhadap pengelolaan perusahaan daerah ini.

Ia menyesalkan kinerja PDAM yang dinilai buruk. Apalagi belum selesai masalah air bersih, ratusan warga dan mahasiswa menggeruduk kantor PDAM lantarantarif tinggi yang naik mendadak.

“Ada banyak hal yang perlu dievaluasi dari PDAM,” tegas Syukri.  Pihaknya juga berencana melakukan revisi sejumlah aturan terkait pengeloaan PDAM yang dinilai memberatkan warga Balikpapan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button