Kaltim

Wagub Persilakan Parlemen Bentuk Pansus Tol Balsam

Pemprov Kaltim masih menunggu balasan surat dari Kementerian PUPR.

Report: Yoyo I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mempersilakan parlemen membentuk panitia khusus untuk tol Balikpapan-Samarinda. Wacana pansus mengemuka paska derasnya protes masyakarat terkait besaran tarif tol yang dinilai terlalu tinggi dan berbeda dengan pulau Jawa.

Wagub Hadi pun mempersilakan pembentukan pansus itu. Sebab, penetapan tarif menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Bukan masuk dalam ranah pemerintah provinsi.

Hadi juga mengaku telah melakukan studi banding dengan jalan tol di daerah Jawa. Menurutnya, tarif tol sangat dipengaruhi panjang jalan dan jumlah kendaraan. Hal ini berkaitan dengan investasi yang ditanam.

“Semua dihitung, hingga ditemukan besaran tarif seharusnya. Pemerintah daerah tidak bisa menggugat lebih jauh. Kalau ada imbauan untuk menggugat, silakan saja,” ujar Hadi.

Pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Komisi V DPR RI.  Aspirasi ini telah disampaikan DPR ke Kementerian PUPR. Kabarnya, Kementerian PUPR akan menjawab secara tertulis.

“Tapi ini sudah seminggu, belum ada jawaban saya terima,” ujarnya. Ia menilai secara umum aturan terkait tarif tol ini sudah sesuai.

Protes masyarakat Kaltim, ujar Hadi, sebenarnya lebih karena ketidakadilan pembangunan yang selama ini dilakukan pusat. “Ini yang sensitif,” terangnya. Namun Hadi memastikan, Kaltim akan tetap damai meski protes terus disuarakan.

Hadi kemudian memberi solusi. “Saya imbau bagi warga Kalimantan Timur yang tidak berkecukupan dana untuk melintas di tol, silakan melintas di jalur arteri atau via Bukit Soeharto dan Muara Jawa-Sangasanga. Itu ada baiknya, karena pengguna jalan akan terbagi di tol dan arteri,” jelasnya.

Selanjutnya, jika jawaban Menteri PUPR memberi celah dilakukan koreksi terhadap tarif, maka usul koreksi akan segera disampaikan dalam sesegera mungkin.

Wagub Hadi juga mengimbau agar kendaraan pengangkut alat berat bisa melintas di jalan tol. Sebab Jalan tol didesain untuk kendaraan dengan pelbagai macam kelas.

“Kita juga berharap Polri bisa membantu mengarahkan agar kendaraan berat dan tronton bisa lewat tol, sehingga bisa mengurangi tingkat kerusakan di jalur jalan arteri yang digunakan masyarakat,” harapnya.

Dalam waktu dekat, Wagub akan meminta kajian dilakukan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim terkait aturan untuk kendaraan alat berat ini. “Bisa jadi nanti akan dikeluarkan peraturan gubernur yang mengatur kendaraan berat harus melintas di jalur tol,” jelasnya.

Isumber: HumasprovKaltim

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button