Editorial

Utak atik Kebijakan Covid

Pelbagai kebijakan seakan hanya coba-coba.

SETAHUN berjalan, pandemi menghantam Indonesia. Tapi, belum tampak tanda-tanda melandainya kurva. Pemerintah juga seakan kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Pelbagai kebijakan seolah hanya coba-coba, berkali-kali diganti.

Dari pembatasan sosial berskala besar, PSBB transisi, PSBB ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sampai PSBB mikro. Di beberapa provinsi, bahkan ada kebijakan lain: lockdown akhir pekan.

Termasuk di Kaltim, yang istilahnya macam-macam. Kaltim Silent, Kaltim Steril, Kaltim Berdiam di Rumah, atau istilah lain yang terserak. Poinnya sama: hanya berganti kebijakan dengan istilah beragam. Hasilnya, kebanyakan justru melumpuhkan ekonomi masyarakat.

Kebijakan yang dibuat dari pusat sampai daerah, terkesan tak punya arah. Ditambah bumbu-bumbu ketakutan. Akibatnya, masyarakat semakin lelah, jenuh dan apatis terhadap seruan-seruan yang sering bergonta ganti.

Padahal selama tahun 2020, anggaran negara dialihkan besar-besaran untuk penanganan Covid-19. Anggaran jumbo yang menyentuh Rp 800 triliun, terbanyak untuk pengadaan vaksin. Setahun belakangan pula, penyakit lain seakan hilang ditelan bumi.

Padahal banyak sekali masalah kesehatan yang juga mesti menjadi prioritas. DBD, HIV, diabetes dan penyakit menular lain yang lebih banyak makan korban jiwa. Penanganan Covid-19 yang tak membuahkan kabar gembira seakan menjadi sebuah permainan yang tidak tahu kapan selesainya.

Sejak awal kita memang salah langkah. Di saat negara lain menutup akses bagi warga negara asing, Indonesia justru membuka pintu seluas-luasnya. Bahkan, berseliweran statement nyeleneh dari para pejabat negara. Saat kasus mulai membesar, varian kebijakan dibuat tanpa tujuan yang jelas.

Salah satu buktinya, pemaksaan penyelenggaraan Pilkada Desember 2020. Kebijakan ini menuai kecaman pelbagai pihak, tapi tetap saja perhelatan Pilkada digelar. Hanya selang sebulan, kasus pun semakin besar. Tetapi, malah masyarakat yang dijadikan kambing hitam.

Tidak disiplin, tidak taat prokes, tidak konsisten, dan semisalnya. Padahal keputusan perhelatan Pilkada sudah jauh-jauh hari diminta agar ditunda. Tapi, sekali lagi, tetap dipaksaan. Kini saat kasus membesar, pelbagai kebijakan yang dibuat malah memukul sektor ekonomi masyarakat.

Utak atik kebijakan Covid, lebih pada memperbanyak istilah. Padahal apapun kebijakannya, di sana ada anggaran yang digelontarkan. Ada uang rakyat hasil pajak. Beberapa provinsi termasuk Kaltim malah membuat manuver lockdown akhir pekan, dengan pelabagai istilahnya.

Kebijakan yang dibuat mendadak justru memantik masyarakat berkerumun menjelang pelaksanaan. Kebijakan yang awalnya untuk menekan laju penyebaran dan menghindari masyarakat dari kerumunan justru mencipta kerumunan. Di sisi lain, saat pelaksanaan, memukul sektor ekonomi.

Ratusan pedagang pun memprotesnya. Pengusaha menengah juga demikian. Begitu pula masyarakat umum. Terlebih kebijakan itu dinilai tidak adil. Saat pedagang kecil dan masyarakat umum diminta di rumah saja, tapi bandara masih dibuka.

Padahal justru pemerintah sendiri yang menyebut penularan di Kaltim, khususnya Balikpapan, terbanyak dari pendatang. Tapi, pintu masuk ke Kaltim malah dibuka selebar-lebarnya. Blunder.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menegaskan lockdown akhir pekan tidak efektif. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk kebingungan pemerintah daerah. Bahkan Dicky tertawa saat dimintai pendapatnya tentang lockdown pekanan.

Epidemiologi Unair Windhu Purnomo menilai kebijakan itu ibarat main-main. Seolah virus hanya bergerak di akhir pekan sehingga ditetapkan lockdown pekanan. Kalau serius, kebijakan itu perlu dilakukan dua pekan, bukan akhir pekan. Tapi konsekuensinya harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Omong-omong soal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ini pun mustahil diharapkan. Selain perlu finansial yang besar, ini juga terkait perkara mental dan moral. Apalagi, Indonesia baru dikejutkan dengan korupsi dana bansos. Bantuan yang harus diberikan untuk rakyat, malah dikorupsi.

Tak main-main, jumlahnya sangat besar, belasan miliar. Yang menggasak uang rakyat ini pun menteri sosial. Pejabat yang seharusnya membantu, justru merampok hak rakyat. Hal ini menjadi dorongan yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Maka, jangan sampai kebijakan mendatang seolah hanya coba-coba. Diutak atik, digonta ganti, hanya selingan hari. Yang imbasnya melumpuhkan ekonomi.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button