DPRD Balikpapan

Tuduhan Palsu, Amin – Syukri Dipecat PKS

Tuduhan pindah ke partai lain, hanya dibuktikan dengan acara pengajian.

Report: Taufik I Editor: Agung

TIMUR MEDIA – Dua kader senior PKS, yang juga anggota Parlemen Balikpapan, Amin Hidayat dan Syukri Wahid dipecat dari partainya. Alasannya karena dugaan tuduhan palsu. Mereka dituding pindah ke partai politik lain.

Hasil Putusan sidang MPDP Balikpapan No 02/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tgl 14 November 2021, dengan amar putusan mengadili, memutuskan tiga hal. Pertama, memberhentikan sebagai anggota PKS sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Kedua, mencabut keanggotaan partai. Ketiga, meminta kepada struktur organisasi PKS memproses pergantian antar waktu atau PAW dari anggota DPRD Balikpapan.

Menanggapi putusan sidang itu, Syukri Wahid dan Amin Hidayat menolak putusan tersebut. Sebab, menurut Syukri Wahid, sidang  MPDP bukan sidang Mahkamah Partai, sehingga keputusannya belum bersifat final dan mengikat. Perselisihan internal partai sesuai amanat UU no 2 tahun 2011 pada pasal 32 adalah, dilakukan suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh  partai politik.

Syukri Wahid menerangkan, dalam Anggaran Dasar PKS terbaru, paragraf 3 tentang Mahkamah Partai, pasal 20 ayat  (1), menyebut: Mahkamah Partai adalah Lembaga partai di tingkat Pusat. Pasal 21  ayat (1), menyebut Mahkamah partai adalah pelaksana tugas dan wewenang Kemahkamahan Partai.

Bahkan, lanjut Syukri, selama proses sidang MPDP Majelis Sidang telah melanggar Panduan Partai  No 2 tahun 2021 tentang  Kode Etik PKS,  pasal 1 ayat 15.

“Sidang tersebut harusnya bisa menghadirkan saksi, pengujian alat bukti, ahli,  pihak lain untuk pembuktian, namun kami tidak diberikan hak untuk membela diri sehingga tidak tejadi fairness dalam proses persidangan tersebut , hal ini telah kami ajukan dalam eksepsi atau keberatan tertulis yang dibacakan pada persidangan ke-2 tanggal 7 November 2021,” jelas Syukri, dalam Jumpa Pers, Selasa 23 November 2021.

Ia mempertanyakan kejujuran, profesionalitas dan keadilan sidang tersebut. “Tampak sangat jelas persidangan di MPDP sudah melanggar prosedur beracara, melanggar kode etik Partai dan melanggar prinsip-prinsip hukum, keadilan dan hak asasi manusia,” tegas Syukri.

Segendang sepenarian. Amin Hidayat, yang juga anggota DPRD Balikpapan fraksi PKS, menolak putusan sidang itu. Ia pun tertawa lantaran poin-poin yang diputuskan dalam sidang tersebut nyaris sama dengan poin yang dituduhkan kepada Syukri Wahid.

“Alasannya seperti copy paste saja, seperti yang dituduhkan kepada pak Syukri. Beberapa poin saja yang beda,” ujarnya, disambut tawa awak media.

Amin menegaskan, ia juga dituding pindah ke partai lain. Bahkan dianggap memiliki kartu keanggotaan ganda dengan bukti yang tidak mendukung, dibuat-buat.

“Buktinya pindah ke partai lain hanya berupa foto saya di majlis ta’lim saat di rumah pak Wagub Hadi Mulyadi. Foto saya dengan Fahri Hamzah, itu waktu tahun 2018. Jauh sebelum ada partai Gelora. Tidak ada relevansinya dengan keanggotaan partai. Harusnya dibuktikan dengan kartu anggota. Tapi ini hanya asumsi dengan mengikuti pengajian yang seolah-olah itu mengikuti kegiatan partai lain,” ujarnya.

Dengan tuduhan palsu itu, mereka berdua menolak putusan sidang tersebut. Kemudian akan mlakukan langkah keberatan di DSW PKS Kaltim. Selanjutnya, akan menggugat partai ke Pengadilan Negeri, sebagai perbuatan melawan hukum kepada kami, jika terus melakukan langkah yang tidak prosedural.

“Dan mengajukan tuntunan pidana kepada oknum yang telah memberikan tuduhan dan keterangan palsu dalam sidang MPDP. Kami akan gugat sebagai pelajaran agar tidak sewenang-wenang memberi tuduhan palsu,” tegas Amin.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button