Ibu Kota Baru

Tiga Skema Pembiayaan Ibukota

Report: Janu| Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – Tahun depan, pembangunan ibukota baru direncanakan akan segera dimulai. Terkait aspek pendanaan, APBN hanya bisa menanggung 19% dari total kebutuhan pembiayaan.

Pemerintah akan mengandalkan peran swasta atau investor, bagaimana skemanya?

Rencana pembangunan ibukota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total dana yang dibutuhkan yaitu Rp 466 triliun.

Bappenas menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibukota baru.

Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Ada pula skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa porsi APBN hanya untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar dan kantor-kantor utama pemerintahan.

Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur penunjang butuh keterlibatan swasta.

“Kalau biaya permulaan mungkin saja sifat rutin pakai ABPN. Tapi kalau membangun, menyediakan gedung tertentu pasti enggak. Kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara,” ujarnya.

Dengan kata lain, lebih dari 80% pendanaan membangun ibu kota baru bersumber dari swasta. Pemerintah pun punya sederet iming-iming menggaet minat swasta untuk mau terlibat.

Sejumlah jaminan tertuang dalam dokumen Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen itu menyebut, terdapat 3 skema jaminan yang bisa didapat investor proyek di ibukota baru.

Pertama yakni melalui skema build-operate-transfer (B-O-T) atau bangun-guna-serah. Dengan skema ini, perusahaan swasta bisa menghasilkan pendapatan dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas publik.

Hak pengoperasian itu baru akan diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu setelah masa konsesi berakhir.

Kedua, Direct Reimbursement Scheme atau Skema Penggantian Langsung. Dalam hal ini pemerintah akan membayar kepada sektor swasta melalui 2 mekanisme, yakni Viability Gap Fund (VGF) atau availability payment.

Ketiga, yakni skema jaminan risiko. “Insentif untuk menurunkan risiko yang akan ditanggung oleh private sektor: konstruksi, pendapatan, hukum dan risiko birokrasi,” demikian penjelasan dalam dokumen itu.

Suharso Monoarfa pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa keterlibatan swasta memang dibutuhkan. Di sisi lain tak mudah menggaet swasta lantaran investasi di ibukota baru belum tentu menguntungkan.

Memang pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya fantastis. Meski hanya sebagian kecil yang bisa ditopang APBN, namun pemerintah menegaskan belum ada rencana pembiayaan dengan menambah utang negara.

“Sampai dengan saat ini kami tidak pernah bahas soal pinjaman,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Heri Eko Purwanto.

Ia menjelaskan, pemerintah lebih fokus menggaet investasi swasta. Skema investasi yang ditawarkan beragam.

“Ditawarkan ke swasta, baik B to B atau skema KPBU tanpa atau dengan dukungan pemerintah, maupun KPBU-AP,” urainya.

Swasta yang terlibat, menurutnya tidak terbatas pada perusahaan nasional saja. Artinya investor asing juga bisa ikut bangun ibu kota baru

“Tidak ada yang memisahkan antara asing atau pun lokal,” tegasnya.

Upaya menggandeng pihak luar atau swasta hingga instansi asing untuk pembangunan ibu kota baru sempat muncul. 

Financial Times (FT), sempat melaporkan sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibanding lembaga multilateral lain yang lebih mapan .

Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.

Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan WB dan ADB.

|Sumber: CNBCIndonesia

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button