Politik

Tiga Masalah Krusial RUU Pemilu

Keterlibatan publik dinilai masih minim.

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Anwar Razak menilai, proses revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum minim partisipasi publik. Menurutnya, hal ini terlihat dari kemunculan polemik penolakan revisi UU Pemilu. Namun, substansi dari aturan itu malah tidak dibahas serius.

Dalam diskusi daring, Maju-Mundur Revisi UU Pemilu pada Minggu 7 Januari 2021, Anwar menilai pihaknya yang hampir setiap saat menongkrongi kebijakan yang keluar dari DPR, hampir tidak punya kesempatan yang diberikan DPR RI untuk memberikan masukan.

Padahal, sambung Anwar, amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan, sosialisasi dan publikasi proses pembentukan UU kepada masyarakat sudah dimulai dari adanya naskah akademik dan rancangan UU.

Sosialisasi ini untuk menerima tanggapan maupun masukan dari publik. “Kalau kita melihat kan hanya pusaran perbincangan ini di seputar fraksi, anggota DPR, masyarakat sipil yang hari ini juga kita hanya memperbincangkan maju mundur, tarik menarik, tidak memperbincangkan subtansi dari kepemiluan,” jelasnya.

Ia mengatakan beberapa alasan memang membuat revisi UU Pemilu penting dilaksanakan. Karena itu, ia berharap, proses perubahannya harus mempertimbangkan partisipasi publik. Sehingga jika memang akan direvisi lagi, maka partisipasi publik harus sangat dipertimbangkan untuk prosesnya.

“Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang harus dibenahi, bukan hanya berkutat pada sistem pemilu, jadwal pemilihan, dan ambang batas,” ujar Anwar.

Tapi, lanjutnya, pertama, permasalahan penting yang harus dijawab dalam RUU Pemilu nanti seputar aturan kepesertaan pemilu, dalam hal ini partai politik yang mengikuti pemilihan. Ia menilai, selama ini UU Pemilu di Indonesia belum mendorong parpol untuk sehat secara pendanaan dan pengeluaran. UU hanya mengatur soal kepengurusan partai sampai ke tingkat daerah.

Ia menjelaskan sejauh ini belum ada parpol yang sehat dari sisi keuangan. Data hasil penelitian Kopel Indonesia pada 2013 ditemukan, pendanaan parpol isu krusial yang harus diperbaiki, seperti banyaknya pengeluaran yang tidak tercatat.

“Banyak sekali kegiatan pendanaan yang begitu besar ketika kita mengecek laporan, itu tidak kelihatan pendanaan itu besar, tetapi kegiatan wah di hotel dan sebagainya, berbagai macam dengan jumlah anggaran yang besar itu tampak, tetapi tidak kelihatan dalam pelaporan keuangan,” ujarnya.

Kedua, persoalan rekrutmen caleg dengan fenomena kutu loncat atau kader yang mudah berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah parpol melakukan kaderisasi secara optimal atau tidak, yang ada justru saling tarik menarik kader untuk kepentingan pemilihan tertentu.

Ketiga, isu yang seharusnya menjadi perdebatan serius dalam revisi UU Pemilu adalah mengatasi politik uang yang menjamur di Tanah Air. Persoalan ini belum terselesaikan dengan baik melalui pengaturan di undang-undang.

“Ini menurut kami harus dibahas serius, bagaimana desain kepemiluan kita betul-betul bisa clear dari money politic,” tegasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button