Politik

Terkait Pilkada, KPK Bidik Lima Daerah

Tiap Pilkada, posisi ASN selalu dilematis.

Reporter: Ryan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Menjelang Pilkada Desember 2020, Komisi pemberantasan Korupsi merilis lima daerah yang memiliki kasus tertinggi ASN yang dinilai tidak netral dalam Pilkada.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan ada kondisi rumit yang dihadapi ASN terkait netralitas dalam Pilkada. Dari temuan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK di lapangan, ASN mengeluhkan kondisi dilematis terkait pilkada.

“Bersikap netral atau mendukung salah satu calon atau bahkan diam saja menjadi pilihan yang semuanya penuh risiko, tidak ada yang aman,” ujar Ghufron, Selasa 30 Juni 2020.

Ia menyampaikan, ASN bersikap netral dianggap tidak mendukung oleh petahana. Tapi saat mau mendukung dianggap berisiko kalau ternyata petahana kalah. Mau diam pun tidak memiliki harapan karier. “Itu faktanya di lapangan,” katanya, saat Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN “ASN Netral, Birokrasi Kuat, dan Mandiri” yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kondisi seperti itu, lanjut Ghufron, membuat ASN yang tidak profesional menjadi tumbuh subur. Momen pilkada menjadi kesempatan bagi mereka mengejar karier.

“ASN yang tidak profesional dan tak memiliki kompetensi akan senang dengan situasi ini karena justru bisa mereka gunakan mengembangkan kariernya,” ungkapnya.

Dari temuan itu, KPK mendorong Bawaslu dan KASN agar bersikap lebih tegas menegakkan aturan sanksi terhadap ASN yang tak netral.

KPK berharap Surat Keputusan Bersama lima lembaga: Bawaslu, KASN, BKN, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri segera rampung.

“Stranas PK mendorong agar alur dan proses pengawasan dan sanksi yang masih digodok dalam bentuk SKB 5 lembaga segera dapat diselesaikan,” jelasnya.

Ghufrom kemudian menyatir laporan KASN dan Bawaslu soal pelanggaran ASN di Pilkada 2019. Menurutnya, data ini menunjukkan adanya ketidaknetralan ASN dalam pilkada.

Lima daerah pelanggaran ASN dalam Pilkada 2019:

Sulawesi Utara: 59 kasus

Sulawesi Selatan: 47 kasus

Jawa Tengah: 29 kasus

Sulawesi Barat: 24 kasus

Sulawesi Tengah: 22 kasus

Lima daerah dengan pelanggaran tertinggi netralitas ASN per Juni 2020:

Kabupaten Wakatobi: 18 kasus

Kabupaten Sukoharjo: 11 kasus

Provinsi Nusa Tenggara Barat: 7 kasus

Kabupaten Dompu : 7 kasus

Kabupaten Bulukumba: 7 kasus

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button