Balikpapan

Terdakwa RPU Divonis 8 Tahun

Report: Robby| Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Satu lagi terdakwa tindak pidana korupsi kasus rumah potong unggas (RPU) Balikpapan, harus mendekam lama di jeruji besi.

Terdakwa bernama Rosdiana, divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.

Selain itu, denda enam bulan kurungan jika tak mampu mengembalikan uang Rp 200 juta. Rosdiana juga diminta mengembalikan uang Rp 5 miliar dengan subsider satu tahun kurungan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, menilai Rosdiana turut serta melakukan korupsi dan pencucian uang. Dalam proses pengadaan lahan RPU Balikpapan.

Di hadapan majelis, Rosdiana menyatakan pikir-pikir atas putusan itu. Ia ingin berkonsultasi lebih dulu dengan kuasa hukumnya, Selasa, 17/Des/2019.

Kuasa Hukum terdakwa, Agus Wijayanto menyampaikan akan melakukan upaya banding. Namun, hal itu baru dilakukan usai mempelajari salinan putusan dari majelis hakim Tipikor Samarinda.

Agus dan tim hukum terdakwa mengaku telah mengantongi fakta baru. Yakni, adanya putusan bebas dari Mahkamah Agung terhadap Noorlenawati dan Ratna Panca Mardani.

“Mungkin itu bisa dipertimbangkan hakim untuk banding,” urai Agus.

Sebagai pengingat, Noorlenawati dan Ratna Panca divonis divonis 2,6 tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. Keduanya mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Di penghujung November 2019, MA memutuskan kedua terdakwa itu bebas dari seluruh tuntutan.

Berangkat dari banding itu, menurut Agus, kliennya diharapkan bisa mendapat perlakuan sama. Apalagi, Rosdiana sudah terlihat senja. Usianya tak lagi muda.

Agus mengatakan jika memang ada novum baru, pihaknya akan melakukan banding. “Upaya untuk banding ada,” tuturnya.

Menurut Agus putusan hakim dinilai tidak tepat. Ia berdalih, proses jual beli lahan untuk RPU Balikpapan tidak mengangkangi hukum.

“Jual beli itu sah. Tidak ada perbuatan melawan hukumnya di situ. Itu yang dikesampingkan,” kata Agus, membela kliennya.

admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru Rosdiana. (Ist)

Peran Rosdiana

Kasus ini terungkap setelah penyidik Polri menemukan adanya kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Balikpapan tahun 2015. Saat itu anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp 2,5 miliar. Namun dalam APBD 2015 membengkak menjadi Rp 11,5 miliar.

Awal keterlibatan Rosdiana dalam kasus ini, ketika ia diperkenalkan salah seorang anggota legislatif. Saat itu ia dipercaya membantu pengurusan proses pengadaan lahan RPU. Alasannya, Rosdiana mengetahui seluk beluk lokasi dan harga tanah tersebut.

Terdakwa Rosdiana, punya peran tak main-main. Ia diduga terlibat menjadi perantara jual beli lahan RPU Balikpapan yang melibatkan pemilik tanah, anggota DPRD Balikpapan, serta pejabat di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Balikpapan.

Kala itu, bersama mantan Sekertaris Komisi II DPRD Balikapapan, Andi Walinono, ia turut membagi uang hasil korupsi Rp11,2 miliar ke sejumlah pihak.

AW ditugaskan membagikan uang yang dianggap jatah oknum anggota DPRD Balikpapan Rp4,9 miliar. AW sudah lebih dulu mendekam di jeruji besi. Sampai hari ini.

Peran Rosdiana terungkap dalam persaksian Jafar, Januari 2019. Dalam persidangan kala itu, Jafar mengatakan, uang Rp4,9 miliar yang diterimanya berasal dari Rosdiana.

Ada yang dibayar tunai, ada pula melalui transfer Rp3,9 miliar. Uang cash dibawanya ke rumah Andi Walinono bersama orang bernama Salman.

Pada tahun lalu, Rosdiana sendiri pernah membuat kesal petugas. Ia lari menyembunyikan diri. Penyidik pun menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Rosdiana sempat menjadi buron sekitar satu tahun. Namun, pada April 2019 jejak persembunyiannya terendus kepolisian. Ia pun ditangkap di Sulawesi Tenggara.

Terdakwa Rosdiana dikenal sebagai makelar tanah. Keterlibatannya dalam kasus RPU ini, juga demikian. Ia menjadi aktor kunci yang mengetahui dan bertindak langsung dalam negosiasi harga tanah kepada pemiliknya. 

Dalam kasus ini, ia ditengarai memiliki peran sebagai pihak ketiga dalam pembebasan lahan seluas 2,5 hektare. Yang menyeret sejumlah pejabat di Pemkot dan DPRD Balikpapan.

Bulan lalu, Polda Kaltim sempat memeriksa beberapa anggota dewan Balikpapan. Namun, masih dalam status saksi.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button