Kaltim

Tanpa Masker Didenda, Apa Betul?

Report: Dwi I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Sejak Jumat 27 Juli 2020 siang, beredar pesan berantai di WhatsApp, yang menyebut Gubernur Kaltim mengeluarkan instruksi agar masyarakat wajib mengenakan masker. Bagi pelanggar yang tak menggunakan masker, bakal diberi tindak penilangan dengan sanksi denda sebesar Rp 200 ribu sampai dengan Rp 250 ribu.

“Akan diadakan PENILANGAN bagi yg tidak bermasker di muka umum TMT 27 Juli s.d 9 Agustus 2020 (14 hr) sebesar Rp.200.000 s.d Rp.250.000. Penilangan akan dilakukan Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama GUGUS TUGAS,” demikian dua poin dalam pesan tersebut.

Namun, Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi M Ishak mengungkapkan jika dirinya tidak pernah mengikuti rapat seperti yang dimaksud dalam isi pesan terkait. “Mohon maaf saya tidak pernah mengikuti rapat gugus tugas jika untuk membahas hal tersebut,” papar Andi kepada awak media.

Ia mengaku juga tidak pernah menerima instruksi apapun dari gubernur. Terutama terkait penilangan terhadap masyarakat Kaltim yang tidak menggunakan masker. “Jika memang ada, sampai saat ini kami belum terima surat Instruksi Gubernur resminya,” ujar Andi.

Pesan berantai terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Senada, seirama. Kabiro Humas Setprov Kaltim, HM Syafranuddin juga menyebut edaran itu tidak benar. Alasannya, “Jika ada aturan, ada Surat Keputusan nya,” jelasnya. Bahkan, menurutnya, Gubernur Isran baru kembali dari Balikpapan. “Belum ada rapat apa-apa.”

Segendang sepenarian. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan sanksi ratusan ribu belum ada. Bahkan, Peraturan Wali Kota yang mengatur sanksi terhadap pelanggar pelaksanaan protokol kesehatan masih ditunda. Sebab, menunggu turunnya Peraturan Gubernur Kaltim. “Kelanjutan Perwali kita tunda,” jelasnya.

Pihaknya masih menanti aturan resmi dari Provinsi agar tidak ada missleading. “Kita akan tunggu dahulu supaya tidak tabrakan. Jadi kita menyesuaikan Pergub,” papar Rizal.

Sanksi bagi pelanggar, awalnya muncul dari pemerintah pusat. “Itu berawal dari instruksi Presiden kepada para Gubernur. Nanti aturan atau sanksi itu bersumber pada Perpres atau Kepres yang dikeluarkan Presiden,” jelasnya.

Sebagai pembanding. Dua provinsi di luar Kaltim, seperti DKI Jakarta dan Surabaya, telah menerapkan sanksi terkait. Bahkan dalam surat tilang Jenis Pelanggaran Pembatasan Moda Transportasi, ada kolom jenis pelanggaran baru, yakni: tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sarung tangan.

Di Jatim, sanksi itu diatur dalam Pergub Jawa Timur Nomor 18 tahun 2020. Sedangkan di Jakarta, juga diatur dalam Pergub. Yakni, Pergub DKI Jakarta No 33 tahun 2020.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button