AdvDPRD Balikpapan

Syukri Sarankan Relaksasi

Kebijakan simbiosis mutualisme untuk pergerakan ekonomi perlu dilakukan.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Anggota Parlemen Balikpapan, Syukri Wahid, merespon keluhan para pelaku usaha perhotelan. Mereka mengeluhkan kebijakan Pemerintah Balikpapan dalam menangani Covid-19. Akibatnya sejumlah hotel di kota ini memilih menutup usahanya.

Syukri berujar, Parlemen tidak menutup mata pembatasan kegiatan masyarakat berimbas pula pada usaha perhotelan. Ia pun menyarankan agar Pemerintah Balikpapan melakukan klasterisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak pelaku usaha terlebih dahulu.

“Mungkin Pemkot bisa melakukan relaksasi dulu. Artinya pendapatan mereka ini dilaporkan dulu tanpa disetor persis seperti pandemi tahun lalu tapi bukan berarti dibebaskan,” ujar Syukri Wahid, Sabtu 20 Februari 2021.

Selain itu, lanjut Syukri, para pengusaha perhotelan bisa bermitra degan Pemerintah Balikpapan bila terjadi lonjakan kasus Covid-19. Ia mencontohkan, misalnya program kerjasama dengan beberapa hotel untuk menjadi tempat isolasi mandiri.

“Dengan cara ini hotel bisa mendapat biaya melalui APBD. Ini nanti bisa didukung APBD karena Asrama Haji beberapa hari lalu saya dengar juga sudah overload,” jelas Syukri.

Ia mengatakan kerjasama perhotelan bisa dengan menyiapkan tempat isolasi penanganan Covid-19. Jika hal ini bisa terealisir, maka Pemerintah Balikpapan bisa turut membantu. “Sebaliknya, hasil pemasukan hotel juga bisa dijadikan pajak daerah,” saran Syukri.

Syukri bilang pelaku usaha hotel dan restoran ini menjadi salah satu sumber terbesar pajak daerah sehingga mengusulkan dua masukan alternatif untuk pemerintah kota sambil berharap aturan ke depan agar bisa lebih mengakomodir pergerakan sektor jasa hotel di Balikpapan.

“Nah selain relaksasi bisa juga membuka join. Kita berharap aturan ke depan bisa lebih mengakomodir pergerakan ekonomi di sektor jasa hotel Balikpapan,” saran Syukri Wahid.

I Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button