DPRD Balikpapan

Syukri: Raperda PDAM Perlu Diganti

Pasal dalam Raperda ini banyak kekurangan.

Pewarta: Firdaus I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Balikpapan, Syukri Wahid, menilai rancangan peraturan daerah PDAM yang diajukan Pemerintah Balikpapan dinilai banyak kekurangan. Untuk itu, perlu diganti.

“Nanti kita bahas di Bapemperda. Kebetulan saya wakil ketua, jadi kita akan bongkar habis. Karena ini bukan revisi. Sekali lagi bukan revisi, tapi mengganti. Mengganti itu total, kalau revisi hanya beberapa pasal,” tegas Syukri Wahid.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada sembilan bab dalam Raperda PDAM yang patut diperhatikan. Bab tersebut dinilai merugikan masyarakat sebagai konsumen PDAM.

“Saya melihat ada banyak kekurangan, ada sembilan bab yang nanti saya sampaikan di pembahasan. Gak ada disitu tanggungjawab, kepailitan, dana pensiun,” paparnya. Selain itu, soal keuntungan yang juga menjadi catatan.

Antara lain, laba 20 persen untuk pegawai, untuk direksi lima persen, lalu 14 persen untuk investasi jaringan, dan 51 persen untuk kas daerah. “Tapi untuk CSR malah gak ada sama sekali, nol,” ujarnya. Hal ini berbeda dibanding aturan sebelumnya.

“Di Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang PDAM, disitu CSR ada 10 persen, kenapa di Raperda sekarang mereka hapus, itu saya protes,” tegas Syukri Wahid. Yang mengejutkan, tambahnya, terkait hak dan kewajiban konsumen.

“Itu juga tidak ada. Begitu pula soal audit. Tidak dimasukkan kewenangan mengaudit. Padahal harus ada bab komite audit dan komite lainnya,” jelasnya, seraya menambahkan, “Jangan mentang-mentang Perumda lalu tidak ada kontrol.”

Syukri Wahid menegaskan, nantinya Dewan Pengawas akan diberi keleluasaan melakukan audit, seperti hak mengaudit rencana bisnis dan rencana anggaran. “Di draf raperda yang sekarang, gak ada disini. Kan aneh,” ujar Syukri Wahid.

Terkait Raperda Penyertaan Modal PDAM, Syukri Wahid juga sepakat untuk dilakukan cut off sehingga tidak ada penyertaan modal lagi bagi PDAM. Alasannya, selama ini keuntungan Rp 11 miliar per tahun yang masuk kas daearah dikembalikan lagi ke PDAM.

Pengembalian itu terjadi karena Pemerintah Balikpapan terikat kewajiban memberi penyertaan modal ke PDAM sampai nilainya mencapai Rp 1 triliun. Hal tersebut dinilainya sebagai kerugian bagi Balikpapan. Sehingga Raperda Penyertaan Modal perlu di cut off.

“Logikanya begini, setiap tahun keuntungan bersih PDAM mencapai Rp 11 miliar dan itu diserahkan ke kas daerah. Tapi karena terikat Rp 1 triliun, kas daerah itu dikembalikan lagi, kan rugi,” tegasnya.

Di sisi lain saat pemasangan baru PDAM, masyarakat justru diminta biaya untuk kebutuhan pipa induk. “Ini tidak masuk akal. Padahal di Perda yang baru, tertera 14 persen dari keuntungan wajib untuk investasi jaringan. Tapi itu malah dibebankan ke masyarakat,” jelas Syukri Wahid.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button