Balikpapan

Syukri – Amin Siap Gugat Tuduhan Palsu

Report: Taufik I Editor: Agung

TIMUR MEDIA – Kisruh internal yang mendera Partai Keadilan Sejahtera Balikpapan, berbuntut panjang. Kader senior mereka Syukri Wahid dan Amin Hidayat, yang juga anggota Parlemen terus disudutkan. Kali ini keduanya diserang dengan tuduhan palsu berupa loncat ke partai lain. Mereka pun dipecat dari PKS.

Tak terima dengan tuduhan palsu itu, keduanya berencana menggugat ke meja hijau. Dalam sidang internal partai, Syukri dituduh pindah ke partai lain dengan bukti secreenshoot sebuah postingan di Facebook. Sedangkan Amin Hidayat, yang juga dituduh loncat ke partai lain, disodorkan bukti berupa kegiatan pengajian di rumah Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi di Samarinda.

“Seharusnya pembuktian dilakukan dengan menunjukan bukti keanggotaan, berupa kartu anggota dan benar nama kami ada dalam partai yang dituduhkan,” ujar Syukri, Selasa 23 November 2021. Alih-alih pembuktian de jure secara tertulis yang tercatat dalam aturan resmi, saat sidang Syukri hanya ditunjukan bukti dengan screenshoot sebuah agenda partai Gelora, yang diposting di Facebook.

Senada dengan Syukri, Amin Hidayat juga dituduh pindah ke partai lain.

“Seharusnya kan dibuktikan dengan bukti kartu anggota partai. Tapi ini hanya berdasar foto.  Salah satu bukti yang disodorkan ke saya waktu sidang tersebut, salah satu foto kegiatan majlis ta’lim di rumah pak Wagub di Samarinda,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Bukti kedua, ada foto saya dengan Fahri Hamzah tahun 2018. Jadi, masih jauh sebelum ada Partai Gelora segala macam. Jadi sebenarnya hal-hal itu kelihatan banget dibuat-buatnya. Bukti itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan pindah partai. Hanya dengan kegiatan pengajian atau taklim, mereka berasumsi saya ikut partai lain,” ujar Amin.

Tak hanya itu. Ia juga mempersoalkan bukti lain terkait kegiatan yang mendatangkan Walikota tanpa seizin partai. “Foto saya bersama Pak Rahmad Mas’ud itu diambil oleh oknum dari medsos pada tahun 2016. Saya mengadakan kegiatan tanpa ada izin dari partai. Itu sangat fatal sekali. Saat itu pak Rahmad belum menjadi Wali Kota,” terangnya.

Mereka menolak hasil sidang. Terlebih sidang terkait belum bersifat final. Kemudian, lanjut Syukri, selama proses sidang MPDP Majelis Sidang telah melanggar Panduan Partai  No 2 tahun 2021 tentang  Kode Etik PKS,  pasal 1 ayat 15.

“Sidang tersebut harusnya bisa menghadirkan saksi, pengujian alat bukti, ahli,  pihak lain untuk pembuktian, namun kami tidak diberikan hak untuk membela diri sehingga tidak tejadi fairness dalam proses persidangan tersebut , hal ini telah kami ajukan dalam eksepsi atau keberatan tertulis yang dibacakan pada persidangan ke-2 tanggal 7 November 2021,” jelas Syukri, dalam Jumpa Pers, Selasa 23 November 2021.

Ia mempertanyakan kejujuran, profesionalitas dan keadilan sidang tersebut. “Tampak sangat jelas persidangan di MPDP sudah melanggar prosedur beracara, melanggar kode etik Partai dan melanggar prinsip-prinsip hukum, keadilan dan hak asasi manusia,” tegas Syukri.

Dengan tuduhan palsu itu, mereka berdua menolak putusan sidang tersebut. Kemudian akan melakukan langkah keberatan di DSW PKS Kaltim. Selanjutnya, akan menggugat partai ke Pengadilan Negeri, sebagai perbuatan melawan hukum kepada kami, jika terus melakukan langkah yang tidak prosedural.

 

“Dan mengajukan tuntunan pidana kepada oknum yang telah memberikan tuduhan dan keterangan palsu dalam sidang MPDP. Kami akan gugat sebagai pelajaran agar tidak sewenang-wenang memberi tuduhan palsu,” tegas Amin.

Sampai berita ini ditulis, Sekretaris Sidang MPDP Balikpapan Moh. Hanif, beberapa kali selulernya dihuhungi, tapi tidak ada respon.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button