NEWS

Susi Pudjiastuti Layangkan Somasi

Reporter: Yoyo I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Pada Rabu 2 Februari lalu, pesawat milik Susi Pudjiastuti, Susi Air diusir dari hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Pengusiran maskapai milik mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu buntut kontrak menempati hanggar yang habis sejak akhir tahun lalu.

Insiden pengusiran pesawat disampaikan langsung Susi melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengunggah sebuah yang menunjukkan pengusiran paksa setelah menyewa hanggar itu selama 10 tahun terakhir.

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengaku pihaknya kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Malinau. Musababnya, manajemen Susi Air telah meminta perpanjangan izin menempati hanggar pada November 2021 kepada Bupati Malinau Wempi W Mawa secara langsung.

Namun, izin perpanjangan itu ditolak.

“Ditolak dengan alasan, akan digunakan untuk kebutuhan lain. Saat dikonfirmasi kepada bupati, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah menerima surat permintaan dari Susi Air,” ujar Donal, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu 8 Februari 2022. Respons itu dinilai janggal. Surat penolakan izin diteken langsung oleh Wempi. Donal menduga ada indikasi Wempi bakal memberi sewa hanggar kepada pihak lain.

Karena itu lantas tidak memperpanjang izin sewa untuk Susi Air.

“Belakangan kami mengetahui bahwa sewa hanggar itu sudah diberikan sejak Desember 2021 kepada pihak lain yang justru tak sedang melayani penerbangan perintis yang dibiayai APBN dan APBD,” papar Donal.

Karena itu, pihaknya mengajukan permintaan waktu pemindahan barang selama tiga bulan. Sebab, pesawat sedang proses perawatan mesin di luar negeri dan banyak perlengkapan kerja di hanggar.

“Namun hal ini lagi-lagi tidak mendapat respons yang baik dari pemerintah daerah,” lanjutnya.

Kepala Dinas Perhubungan Malinau Muhammad Kadir mengaku pengusiran Susi Air sesuai prosedur dan telah berkoordinasi dengan operator maskapai. Pengosongan hanggar pun disaksikan oleh perwakilan Susi Air dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau.

“Sebenarnya kami juga tidak mau demikian. Kami maunya pihak Susi yang melakukan pemindahan, tapi mereka bersikeras, menunggu perintah, kami pun diperintahkan melakukan pengosongan, kami sama-sama menerima perintah,” ujar Kadir seperti dikutip dari Detik.

Kadir mengklaim, sudah ada pemberitahuan sebanyak tiga kali. Dalam klausul kontrak ada pengajuan permohonan sebelum kontrak berakhir, tapi pihaknya sudah memberitahu secara lisan tidak bisa memperpanjang kontrak.

“Karena tidak diperpanjang dan habis masa kontraknya, Susi Air harus keluar dari hanggar,” ujarnya.

Menurutnya kewenangan perpanjangan kontrak ada di pemerintah daerah. Seharusnya Susi Air sudah mempersiapkan diri mengosongkan hanggar sebelum habis kontrak pada Desember 2021.

“Alasannya (tidak diperpanjang) tidak bisa saya jelaskan, urusan itu langsung ke pimpinan saja.Yang jelas kami melaksanakan perintah agar menolak perpanjangan,” tutur Kadir.

Karena kisruh pengusiran pesawat, Susi Air melalui kuasa hukumnya menempuh jalan hukum dengan melayangkan somasi kepada dua pihak, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus. Dalam somasinya, Susi Air meminta ganti rugi sebesar Rp8,9 miliar.

“Langkah hukum diambil untuk merespons pelanggaran serius terhadap upaya paksa yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat dan petugas,” jelas Kuasa Hukum Susi Air Visi Law Office lewat dalam rilis resminya, Senin.

Visi Law Office menilai kedua pihak tersebut yang paling bertanggungjawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari hanggar. Mereka menduga penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau itu sebagai tindakan melawan hukum.

Mereka mengklaim pemda terkait melanggar tupoksi Satpol PP yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi (Satpol).

Selain itu, Visi Law Office menduga Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan guna mengeksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009.

Dalam pembelaannya, Visi Law Office menyebut anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dikerahkan berlebihan dan mereka tetap memaksa melakukan eksekusi meski OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.

Kuasa hukum eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu memberikan waktu tiga hari kepada kedua pihak untuk meminta maaf secara tertulis kepada PT ASI Pudjiastuti Aviation dan ganti rugi operasional sebesar Rp 8,95 miliar.

“Mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang,” terangnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button