Kolom

Sistem Zonasi Pemupus Mimpi Generasi

Seluruh siswa di sebuah SD di Indramayu tidak diterima di SMP mana pun paska pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019.

Dua puluh delapan siswa SD Negeri 1 Sukasari harus gigit jari. Sistem zonasi yang diberlakukan sejak tahun 2017 itu, menutup minpi mereka.

Siswa lulusan sekolah yang berada di perbatasan antara Kecamatan Arahan dan Kecamatan Lohbener, itu, terlunta-tunta. Mereka tidak tahu mau melanjutkan ke SMP mana.

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Pendi Susanto, menjelaskan sekolah tersebut sebenarnya lebih dekat ke wilayah Kecamatan Arahan yang masuk zonasi.

“Tapi, tidak diterima karena jauh,” ujarnya, baru-baru ini. Akibatnya, lanjut Pendi, seluruh siswa tidak diterima di SMP mana pun.

“Mau ke SMP Negeri 1 Arahan terlalu jauh jadi tidak diterima. Sedangkan ke SMP N 1 Lohbener sudah melewati batas wilayah zonasi, jadi tidak diterima juga,” jelasnya.

Masalah sekolah yang berada di perbatasan, sambung Pendi, akan menjadi evaluasi dinas terkait agar terjadi pemerataan siswa.

Meski sudah diluncurkan sejak 2017, sistem PPDB berbasis zonasi-penerimaan siswa baru di sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah-masih menuai polemik.

Kebijakan sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi menuai protes, terutama dari orang tua dan siswa dari kelas menengah ke atas yang sebelumnya diuntungkan sistem penerimaan berdasarkan prestasi.

Orang tua merasa bahwa sistem zonasi ini justru menyulitkan mereka dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Sistem zonasi awalnya diperuntukan untuk menghapus adanya kesenjangan antara sekolah favorit dan tidak. Tapi dalam praktiknya justru memberatkan orangtua dan siswa. Bahkan ada pula sekolah yang justru kekurangan siswa.

Orangtua mengakali untuk pindah rumah atau alamat yang dekat dengan sekolah idaman anaknya. Di sejumlah daerah, para orangtua bahkan rela mengantri sejak malam hari dan menginap di area sekolah sebelum pendaftaran dibuka.

Untuk melihat dampak awal dari pelaksanaan PPDB zonasi sejak 2017, sebuah Program RISE atau Research on Improving Systems of Education di Indonesia melakukan studi bersama Pemerintah Kota Yogyakarta di 46 sekolah menengah pertama negeri dan swasta yang risetnya dimulai Agustus 2018.

Temuan awal, seperti dirilis Vice, menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi di sana berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas.

Siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi.

Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibanding dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat.

Para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang sangat beragam.

Padahal, keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan kemampuannya.

Di sisi lain, anak-anak berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan benar.

Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Guru yang mengajar kelas yang homogen cenderung dapat mengajarkan seluruh siswa dengan seiring sejalan.

Namun, ketika kelas yang diajar relatif heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Semakin besar kesenjangan kemampuan anak, semakin besar beban guru dalam mengajar.

Masalahnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil, proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekagetan yang justru mengganggu proses belajar di kelas.

Sistem zonasi perlu dilakukan bertahap. Tidak semua daerah dan sekolah wajib melakukan. Terlebih bila sarana prasarananya belum memadai.

Jika sistem zonasi terus dipaksakan bisa berdampak hanya untuk memupuskan mimpi-mimpi generasi bangsa ini.

Penulis: Miftah