Balikpapan

Saksi Relawan Kokos Tidak Diatur UU

Tapi masyarakat tetap bisa mendokumentasikan hasil C Pleno.

Report: Maya I Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – KPU Balikpapan menerima audiensi dari relawan kolom kosong atau kokos terkait perhelatan Pilkada, 9 Desember 2020. Dalam audensi itu, relawan Kokos juga meminta penjelasan KPU bagaimana jika perolehan suara dari kolom kosong unggul dari calon tunggal.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, menjelaskan sesuai UU 10 tahun 2016 dan PKPU 14 tahun 2015, serta PKPU 13 tahun 2018, bila perolehan suara Kokos melebihi pasangan calon, maka KPU akan menetapkan Pilkada pada gelombang berikutnya. Untuk Pj kepala daerah ditunjuk pemerintah. “Pejabat Wali Kota akan ditunjuk Gubernur,” jelas Thoha.

Relawan Kokos juga sempat meminta KPU Balikpapan agar memberi akses seluas-luasnya kepada mereka untuk menjadi saksi di hari pemungutan dan penghitungan suara. Namun, permintaan tersebut dinilai KPU tidak ada dalam aturan Pilkada.

Thoha menegaskan kalau permintaan relawan Kokos tidak bisa dikabulkan. Tapi, semua pihak siapapun bisa melakukan pengawasan di TPS. “Adapun relawan Kokos untuk menjadi saksi tidak bisa karena tidak ada regulasinya,” papar Thoha.

Meski tidak diizinkan adanya saksi seperti calon yang diusung partai, Thoha menjamin masyarakat umum, relawan Kokos atau siapapun tetap bisa mendokumentasikan hasil C Pleno dengan memotret atau memvideokannya, setelah dokumen C pleno itu ditandatangani KPPS dan saksi dari calon tunggal.

“KPU tetap membuka akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendokumentasikan hasil C Pleno,” ujar Thoha.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button