Ibu Kota Baru

RUU Ibu Kota Baru Dikebut

Report: Ryan I Editor: Maya

TIMUR MEDIA – Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Baru, Ahmad Doli Kurnia meyakini RUU tentang Ibu Kota Negara bisa disahkan awal tahun depan. Jika lancar, target ini sesuai dengan permintaan pemerintah.

“Awal tahun disahkan jadi UU. Jadi kita ini masa sidang berjalan sampai tanggal 16 Desember kemudian reses, tanggal 11 Januari masuk masa sidang 2022. Nah sampai Februari-an ya di antara itu pengasahan UU IKN,” ujarnya Kamis 9 Desember 2021.

Doli meyakini, pembahasan bisa selesai kurang dari dua bulan. Alasannya RUU IKN yang disampaikan pemerintah ke DPR hanya berisi peraturan inti saja. “Hanya berisi 8 bab dengan 34 pasal,” jelasnya.

Menurutnya dari segi teknis, pembahasan undang-undang tidak terlalu banyak yang dibahas. “Tapi karena ini sesuatu yang penting, kita juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat,” lanjutnya.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dengan masukan yang ingin disampaikan masyarakat. Karena itu, DPR juga akan melakukan roadshow ke banyak daerah untuk dialog terkait pemindahan IKN.

“Jadi pemindahan ibu kota ini bukan hanya Jakarta ke Kalimantan saja, tetapi juga menyangkut seluruh Indonesia. Jadi pansus ini terbuka untuk menerima masukan dari siapapun,” ujarnya.

Ia menambahkan pemindahan ibu kota negara harus menjadi hajatan dan konsensus semua. “Kami di pansus membuka seluas-luasnya nya kepada kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan sarannya,” ujarnya.

Anggota DPR yang juga sekaligus Ketua Komisi II ini memastikan, pembahasan akan dilakukan dengan sangat detail meski diminta menyelesaikan dalam waktu yang singkat.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button