Kolom

Revisi Perda PDAM untuk Siapa?

Perwali 19 tahun 2010 secara nyata melanggar PP 16 tahun 2005 dan UU Perlindungan Konsumen tahun 1999.

Penulis: Adi Supriadi, pemerhati kebijakan publik Kaltim.

TIMUR MEDIA – Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Balikpapan tengah melakukan pembahasan terkait revisi Perda No 3 tahun 2008. Meski telat lima tahun, ist ok, daripada tidak sama sekali.

Pelbagai permasalahan yang dihadapi pelanggan PDAM Tirta Manggar selama ini, disebabkan payung hukum yang mengaturnya penuh dengan masalah. Sehingga Perda ini wajib direvisi.

Tulisan ini saya bagi menjadi dua. Pertama evaluasi Perda No 3 tahun 2008 tentang PDAM dan Perwali No 19 tahun 2010 tentang sistem Penyedian Air Minum atau SPAM.

Penyusunan Perda No 3 tahun 2008, nampaknya dibuat tergesa-gesa lantaran beberapa Peraturan Pemerintah sama sekali tidak dijadikan landasan hukum. Isi Perda No 3 ini seolah lebih banyak berisi olah pikir penyusunnya. Bahkan yang lebih parah, Perwali No 19 tahun 2010.

Saya ingin mengatakan bahwa secara umum Perda No 3 tahun 2008 maupun Perwali No 19 tahun 2010 didesain lebih memihak dan menguntungkan PDAM.

Padahal keberadaan PDAM Tirta Manggar menjalankan dua fungsi. Fungsi pelayanan air minum dan berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam konteks tersebut, payung hukum PDAM semestinya bisa menjaga keseimbagan kepentingan antara Pemkot, PDAM dan pelanggan sebagai konsumen. Tapi itu tidak tercermin, baik dalam Perda No 3 tahun 2008, terlebih Perwali No 19 tahun 2010.

Baik, mari kita ulas beberapa pasal dan ayat di Perda No 3 dan Perwali No 19 yang bermasalah.

Pada Pasal 4 Perda No 3 tahun 2008 disebutkan, untuk mencapai cakupan layanan 80%, PDAM berhak menaikkan tarif sebesar 10 % setiap tahun atau secara berkala.

Klausul pada pasal 4 ini sama sekali bertentangan dengan PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. PP 16 ini sama sekali tidak ada kata kewajiban menaikkan tarif setiap tahun. Penyusun Perda No 3 tahun 2008, lebih menitikberatkan aspek kelembagaan. Sedangkan penyelenggaran SPAM diatur secara spesifik dalam Perwali No 19 tahun 2010.

Menurut saya, disini letak kesalahan DPRD Balikpapan ketika tidak memasukkan aspek  penyelenggaraan SPAM di batang tubuh Perda No. 3 dan menyerahkan sepenuhnya kepada walikota untuk mengaturnya melalui Perwali.

Hasilnya, DPRD Balikpapan tidak punya kuasa dan kewenangan ikut serta dalam menyusun Perwali. Sehingga, isi Perwali 19 banyak yang bermasalah dan cenderung merugikan pelanggan. Misalnya, dalam PP 16 tahun 2005 secara eksplisit ada pasal yang mengatur hak dan perlindungan kepada pelanggan. Tetapi klausul ini dihapus atau tidak dimasukkan dalam Perwali 19.

Pada pasal 67 PP 16 tahun 2005 disebutkan, salah satu hak pelanggan adalah mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; klausul ini dihapus dalam Perwali 19 tahun 2010.

Bahkan dalam prakteknya, warga yang ingin mengajukan sambungan baru, justru diminta membuat surat dan atau peryataan bahwa tidak akan melakukan gugatan jika mendapat layanan air yang tidak sesuai (air tidak mengalir dan sebagainya).

Perwali 19 tahun 2010 secara nyata dan terang benderang melanggar PP 16 tahun 2005 dan UU Perlindungan Konsumen tahun 1999.

Contoh lain adalah berkaitan dengan Pipa induk. Dalam Perwali 19 tahun 2010, mengatur bahwa wilayah yang tidak dijangkau layanan jaringan distribusi pipa PDAM, maka pengadaan pipa induknya ditanggung oleh warga.

Klausul ini adalah klausul, maaf,” Ngaco”. Karena selain bertentangan dengan PP 16, juga bertentangan dengan Perda No 3 tahun 2008 pasal 4, yang menyatakan untuk mencapai cakupan layanan 80%, maka PDAM melakulan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan distribusi.

Jadi, pengadaan pipa induk adalah kewajiban PDAM, bukan kewajiban warga atau pelanggan.

Berikutnya, soal kewenangan PDAM menolak permohonan sambungan baru, jika warga yang mengajukan permohonan lokasi rumahnya berada di ketinggian.

Klausul itu diatur dalam pasal 11 Perwali No 10. Klausul ini ahistoris, karena secara topografi, 85% wilayah Balikpapan adalah daerah perbukitan.

Klausul ini menjadi tameng bagi PDAM untuk pasrah dan tidak inovatif dalam melakukan pelayanan terhadap warga yang tinggal di daerah ketinggian. Masih banyak lagi pasal-pasal yang bermasalah. Kita akan bahas di bagian selanjutnya.

Semoga teman-teman Bapemperda DPRD Bpp tidak melakukan kesalahan sama seperti yang dilakukan anggota Dewan Periode 2004-2009. Semoga Revisi Perda PDAM dilakukan secara cermat dan teliti serta bisa menjaga kepentingan semua pihak terutama pelanggan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button