EkonomiNEWS

Resesi 2020 Bisa Melebihi Krismon 1998

Report: Lina| Editor: Janu

TIMUR MEDIA – Memasuki tahun 2020, sejumlah ekonom mengkhawatirkan kondisi perekonomian. Alasannya, kondisi perekonomian global saat ini disebut masih dibayangi resesi.

Hal itu pun berdampak pada perekonomian Indonesia yang ikut terancam resesi akibat gejolak ekonomi global.

Penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi ini turut menciptakan keadaan pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih.

Beberapa waktu lalu Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengingatkan ancaman kondisi perekonomian Indonesia.

Ia menilai, saat ini resesi sudah lebih kompleks dibanding era 1998. Bahkan perang dagang tidak bisa disimpulkan jadi penyebab utama resesi.

Masih terdapat faktor lain seperti Brexit maupun kondisi geopolitik Asia yang juga tak baik.

“Resesi ekonomi 2020 diperkirakan akan jadi resesi yang lebih parah dari 1998. Bahkan sepertinya akan pulih pada 2023-2024,” ujarnya, medio November lalu dikutip dari Okezone. Instrumen ekonomi yang dimiliki Indonesia, seperti UMKM pun dirasa tak cukup kuat untuk menghadapi resesi.

Padahal selama ini UMKM begitu diandalkan dan digadang-gadang dapat membantu kestabilan ekonomi negara.

Tapi saat ini, UMKM bahkan banyak memperdagangkan barang luar negeri yang kemudian dipasarkan melalui platform dagang digital. Hal ini sangat disayangkan mengingat risiko yang ditanggung justru dirasa lebih besar.

Bhima mengingatkan bila suatu saat benar-benar terjadi resesi, barang impor tersebut justru akan naik berkali-kali lipat. Hal itu jelas sangat membahayakan UMKM dan semakin mendekatkannya dengan risiko gulung tikar.

Terlebih, selama ini UMKM kerap bergantung pada subsidi pemerintah. Hal ini semakin menjerat UMKM dalam dampak bahaya terjadinya resesi. “Berapa banyak UMKM yang bergantung pada subsidi? Seperti BBM dan gas elpiji,” ujar Bhima.

Di sisi lain, sambung Bhima, bisnis digital yang banyak disebut-sebut sebagai solusi untuk meminimalisir resesi. Hal itu dikarenakan banyaknya sumber daya yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Selain itu, semakin hari, permintaan akan bisnis berbasis digital semakin tinggi.

Sayangnya, investor dari platform bisnis digital ini justru datang dari pihak asing. Menurut Bhima, pada waktu tertentu akan mungkin terjadi fenomena gelembung ekonomi yang sangat besar dan nantinya akan pecah.

Selanjutnya saat tidak ada investor baru yang akan menalangi, ekonomi digital akan jadi bencana bagi Indonesia.

Sedangkan kinerja penerimaan negara pada 2019 dinilai mengkhawatirkan. Penyebabnya, realisasi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, penerimaan negara dan hibah baru mencapai 55 persen. Sementara pada periode yang sama tahun lalu sudah mencapai 61 persen.

Direktur Data Indonesia Herry Gunawan menilai, dalam kondisi tersebut, defisit anggaran hingga akhir 2019 kemungkinan mencapai Rp305 triliun. Kondisi ini akan membuka peluang pemerintah untuk terus mencari utang untuk menutup defisit anggaran.

“Utang selalu jadi solusi. Padahal saat ini, risikonya semakin tinggi,” jelasnya.

Herry menganalisa dari sisi kategori kewarganegaraan, pemegang surat utang Indonesia sebagian besar adalah non residen (asing), yaitu sebesar 51,12%. Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap kesinambungan fiskal.

Selain itu, penguasaan SBN yang didominasi asing memungkinkan terjadinya penarikan secara tiba-tiba (sudden reversal) yang sangat besar. Hal itu karena pergerakan di pasar keuangan sangat cepat dan bergerak searah pergerakan imbal hasil dan risiko.

Tak hanya itu, sambung Herry, sejak 2008 pemerintah memberi subsidi pajak penghasilan untuk SBN internasional. Pada 2019, APBN mengalokasikan sebesar Rp8,85 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai subsidinya Rp9,25 triliun.

“Inilah potensi pendapatan yang dihilangkan,” ujarnya

Peraturan bebas PPh surat utang negara tersebut diperbarui pada 2018 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46PMK 010/2018.

“Ini tragis, karena subsidi energi untuk rakyat dipangkas, sementara subsidi bagi pembeli surat utang pemerintah di pasar internasional terus ditambah alokasi dananya,” jelasnya.

|Sumber: Okezone

Tags
Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close