Ibu Kota Baru

Ratusan Miliar Disiapkan untuk Bendungan Ibukota

Bendungan memiliki daya tampung 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik.

Report: Robi I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran sekitar Rp 756 miliar untuk membangun bendungan di ibukota baru. Rencananya, bendungan ini bakal dibangun di kawasan Sepaku-Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, menjelaskan sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku seperti Desa Sukomulyao, Argomulyo dan Tengin Baru masuk dalam proyek pembangunan bendungan.

Bendungan ini memiliki daya tampung 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik. Sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana yang disiapkan mencapai ratusan miliar.

“Anggaran pembangunan ini dari APBN mencapai sekitar Rp 756 miliar,” ujarnya, dilansir Antara, Jumat 26 Juni 2020. Anggaran tersebut dibagi untuk pembebasan lahan sekitar Rp 80 miliar dan pembangunan fisik bendungan sekitar Rp 676 miliar.

“Pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibukota baru,” tuturnya. Bendungan Sepaku-Semoi ini juga berfungsi untuk pengendalian banjir serta dijadikan daerah pariwisata waduk dan konversi kawasan Daerah Aliran Sungai Tengin Baru.

Nicko menjelaskan, saat ini proses pembangunan memasuki tahap pembebasan lahan. Diawali dengan pendataan peta bidang sebelum dilakukan penilaian harga lahan warga yang akan dibebaskan. Terkait Surat penetapan lokasi pembangunan bendungan ini telah ditandatangani Gubernur Kaltim Isran Noor pada 20 Desember 2019.

Untuk luasan pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi ini mencapai sekitar 378 hektare terdiri dari 36 hektare untuk tubuh bendungan dan luas genangan sekitar 342 hektare.

Kata Nicko, pelaksanaan lelang fisik pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku telah masuk tahapan penetapan pemenang, tinggal proses penandatanganan kontrak kerja. Yang pembangunan fisiknya akan dilakukan dengan pihak ketiga. Proses itu baru bisa dilakukan setelah 640 bidang tanah lokasi pembangunan sudah dibebaskan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button