AdvDPRD Balikpapan

Raperda Rencana Induk Air Minum Digodok

Kita perlu berpikir lebih besar, misalnya rencana untuk 30 tahun mendatang.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – DPRD Balikpapan tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang rencana induk distribusi air minum. Usulan Raperda ini muncul setelah para anggota Parlemen melakukan kunjungan kerja ke Jogyakarta  dan Palembang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Balikpapan, Syukri Wahid. “Setelah kami melakukan beberapa kunjungan, kami merekomendasikan untuk melakukan kajian baru terkait aturan rencana induk distribusi air minum,” papar Syukri, Senin 19 Oktober 2020.

Menurutnya, dari kunjungan kerja itu muncul beberapa masukan yang bisa dijadikan bahan baru untuk menggodok Raperda terkait. Di antaranya ihwal target pelayanan air bersih ke masyarakat.

“Dalam perda kita mengamanatkan target jaringan 90 persen, di Jogya targetnya hanya 30 persen, itu beda,” ujarnya. Saat ini realisasi pelayanan air besih PDAM baru sekitar 83 persen. Untuk itu ia berharao dalam waktu mendatang bisa mencapai 100 persen.

Sehingga, lanjut Syukri, dengan perda induk distribusi air minum nantinya bukan hanya menjadi target PDAM, tapi masyarakat juga bisa. “Diharapkan target panjang kita sebesar 100 persen bisa dituntaskan,” jelas Syukri.

Ia memaparkan, selain penyertaan modal melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM juga diperkenankan melakukan pengembangan unit usaha lain. Seperti di Jogyakarta membuka kolam renang dan air minum kemasan. “Penyertaan modal juga berbeda, ketiga jenis usaha itu beragam. Nah, kenapa PDAM Balikpapan tidak.”

Menurut Syukri, nantinya di perda tersebut dibuat aturan tentang satu unit dalam struktur PDAM yang bisa mengembangkan usaha. “Dan itu diperkenankan.  Jadi itu semacam bisnis plan yang besar, misalnya untuk rencana 30 tahun ke depan mau bagaimana. Jadi itu yang kita lihat perlu membuat kajian baru,” terangnya.

Syukri juga menjelaskan hasil kunjungan kerja ke Palembang. Para wakil rakyat itu mempelajari kontribusi pendapatan asli daerah PDAM di kota itu bisa jauh lebih tinggi. Yakni mencapai Rp 52 miliar per tahun.

“Palembang luar biasa, kontribusi PAD mereka mencapai Rp 52 miliar per tahun. Sedangkan kita baru Rp 12 miliar. Kenapa Palembang bisa demikian, karena daya dukung air waduknya bagus dan support penyertaan modalnya awal sudah lebih tinggi dari Balikpapan,” paparnya. *Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button