Nasional

PWI Usul Wartawan Wajib Bersertifikasi

Report: Lina| Editor: Faisal

TIMUR MEDIA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari, menegaskan pihaknya mendukung uji kompetensi wartawan. Begitu juga verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini,” jelas Atal, Kamis 20/Feb/2020.

Ia menegaskan hal itu usai diskusi terbatas terkait RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI mengusulkan agar Pasal 7 ayat (1) wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Pasal 7 ayat (2) Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan.

Pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Ia juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri.

“Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai,” tegas Atal.

Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI terkait sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah, masuknya pidana lain.

PWI mengusulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers.

“Bisa hak jawab, hak koreksi dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (2),” jelas Atal.

Sumber: MI

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button