Ibu Kota Baru

Putra Mahkota Jadi Dewan Pengarah Ibukota

Report: Maya| Editor: Teguh

TIMUR MEDIA – Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan akan ditunjuk sebagai salah satu dewan pengarah dalam proses pembangunan ibu kota baru di Kaltim.

Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 13/Jan/2020.

Selain sebagai Putra Mahkota, Sheikh Mohammed dikenal pula sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab (UEA).

“Beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain,” tandas Luhut melalui keterangan resminya.

Penunjukkan Putra Mahkota Abu Dhabi itu dilakukan saat Jokowi bersama beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju berkunjung ke UEA. Kunjungan ini membahas kerja sama di pelbagai bidang.

Dasar penunjukan Sheikh Mohammed bin Zayed tidak dijelaskan rinci oleh Luhut. Alasan di balik keputusan itu pun tidak dibebernya.

Luhut juga belum mau mengungkap siapa saja tokoh-tokoh lain yang akan masuk ke tim dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Luhut hanya memastikan, pemerintah tidak akan banyak mengandalkan APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.

“APBN hanya akan digunakan untuk membangun gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan,” jelasnya. Untuk pembangunan lainnya akan dilakukan dengan dana dari pihak swasta.

Dalam pertemuan bilateral antara pemerintah dengan Putra Mahkota, menghasilkan 16 kesepakatan. Terdiri dari lima perjanjian kerja sama antara dua pemerintahan dan 11 lainnya antara pelaku usaha di kedua negara.

Adapun perjanjian kerja sama itu terdiri atas lima perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Selain itu, ada pula 11 perjanjian bisnis. Di antaranya dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset.

Untuk estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Rp 314,9 triliun.

Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungannya ke UEA yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

|Sumber: BDI/MI

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button