Kaltim

Pusat Minta Kaltim Terapkan PPKM Mikro

Report: Yoyo I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Pemerintah pusat menambah provinsi yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Setelah diterapkan di Jawa dan Bali, ke depan, ada tambahan tiga provinsi lain yang diminta menerapkan aturan itu.

Yakni, Kaltim, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Aturan baru ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto saat membahas PPKM mikro nasional yang dihelat virtual, Kamis 4 Maret 2021.

“Selain Jawa-Bali, pemerintah kembali menambahkan tiga daerah untuk pemberlakuan PPKM mikro, yakni, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,” tutur Airlangga.

Ia mengklaim, PPKM mikro di Jawa dan Bali efektif menekan laju penularan kasus Covid-19. Namun, ia tidak merinci dasar acuan atau kajian ilmiah yang digunakan.

Airlangga hanya mengklaim PPKM mikro berbasis pendekatan lokal, mulai dari desa, kampung, RT dan RW, serta Satgas Covid-19 membantu penerapan kedisiplinan masyarakat. “Kaltim akan menggunakan pendekatan berbasis mikro untuk menekan kasus Covid-19,” katanya.

Menyoal instruksi itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang hadir dalam rapat virtual menyampaikan kesiapan Kaltim. Ia mengatakan, sebelum ada kebijakan dari pusat di Kaltim tiga  kabupaten/kota telah menerapkannya.

“Jadi, Kaltim siap menerapkan instruksi pusat untuk menjalankan PPKM mikro,” kata Hadi.

Menurut Hadi, dari 10 daerah di Kaltim, ada sembilan daerah yang masuk zona merah. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang berzona oranye. Dari sembilan daerah zona merah, tiga daerah di antaranya telah menerapkan PPKM mikro.

“Yaitu Bontang, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Atas instruksi ini Pemprov Kaltim segera melakukan rapat dan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan PPKM mikro,” kata Hadi.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button