Ibu Kota Baru

Purnawirawan Gugat UU IKN

Report: Ryan I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan aktivis akan menggugat UU Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Selain mereka, ada pula politisi.

Mereka antara lain Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan sejumlah tokoh lainnya.

Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara, Marwan Batubara, menilai proses penyusunan dan pembentukan UU IKN tidak direncanakan dengan matang.

“Bagaimana Menkeu bicara mengubah anggaran di APBN atas dasar pertanyaan satu anggota DPR dari Demokrat, misalnya. Ketika ditanya jawabnya, ‘Oke nanti kami akan ubah’. Itu kan menunjukkan tidak ada perencanaan yang berkesinambungan,” jelas Marwan, Rabu 2 Februari 2022.

Itulah alasan mereka untuk melakukan gugatan terhadap UU IKN. “Ini yang pertama,” lanjut Marwan.

Kedua, menurutnya, UU IKN dinilai sebagai konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR. Mereka menilai pemerintah dan DPR menyembunyikan hal substansial dan strategis yang seharusnya menjadi konten UU.

“Bagaimana bisa hal-hal penting, esensial, strategis, yang harusnya masuk dalam UU tidak diatur dalam UU ini. Lalu nanti diatur pemerintah sendirian. Padahal mestinya ini bukan saja oleh rakyat, tapi DPR. Atau sebaliknya, bukan hanya DPR, tapi rakyat juga berhak ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu,” tegasnya.

Hal itu dinilai telah mencederai demokrasi dan menafikan keberadaan rakyat. “Kita menganggap pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata, menyembunyikan hal esensial penting strategis untuk diatur dalam PP dan perpres, tidak diatur dalam UU. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan?” tanya Marwan.

Ia melanjutkan, poin ketiga mereka menilai kalau pemerintah dan DPR tidak memperhatikan masalah efektifitas, terutama ihwal sosiologi masyarakat. Terutama penanganan pandemi Covid di Indonesia. Mereka menilai kepentingan publik diabaikan dalam UU IKN itu.

“Keempat, kita tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang, mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai Rp 7.000 triliun, bayar bunga utang APBN tahun ini lebih dari Rp 400 triliun,” bebernya.

Sebelumnya, saat UU ini belum disahkan, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda telah menolak produk hukum tersebut. Unmul sendiri menjadi salah satu pihak yang menghadiri uji publik RUU IKN pada 11 Januari 2022 di Samarinda. Dan akhirnya memutuskan menolak pembahasan RUU IKN.

Juru bicara Fakultas Hukum, Warkhatun Najidah, alasan penolakan dinilai kurang memadai. Ia menilai banyak substansi penting yang belum diatur dalam RUU. Salah satunya kewenangan dan hubungan Badan Otorita IKN dengan pemerintah daerah di Kaltim. Tujuan pemindahan IKN dikhawatirkan pula bergeser dari pemerataan pembangunan menjadi pencaplokan wilayah.

Warkhatun menegaskan, konsultasi publik RUU juga dianggap tidak berjalan seperti seharusnya. Para hadirin yang diundang di Gedung Unmul HUB, Universitas Mulawarman, tidak menerima naskah draf RUU IKN. Fakultas Hukum, misalnya, baru mendapat naskah itu dengan mengunduh dari sumber-sumber tak resmi sehingga diragukan keasliannya.

“Seharusnya, minimal sebulan sebelum uji publik, kami diberi akses draf RUU secara resmi,” tegasnya.

Ia menilai uji publik yang masih jauh dari kualitas ideal itu bisa memengaruhi inventarisasi materiil dan legal substance yang dibahas. Konsultasi publik selaiknya juga punya standar normatif yang diatur Undang-undang. “Unmul adalah kampus yang mengkaji, bukan tempat legalisasi produk hukum yang cacat prosedur,” tuturnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button