Internasional

Prancis Tutup 17 Masjid

Report: Janu I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Amnesty International menilai Prancis menggandakan kampanye kotor terus menerus terhadap Muslim Prancis. Prancis juga meluncurkan serangannya sambil berlindung di balik ide kebebasan berekspresi. Pemerintah Prancis berusaha keras menekan komunitas Muslim yang lebih luas.

Sentimen anti Muslim di Prancis semakin gencar digaungkan. Bahkan, Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis, Gerald Darmanin menyatakan ketidaksenangannya terhadap Islam karena tidak dapat menutup lebih banyak masjid di negara itu.

Dilaporkan Turkish Radio and Television, Darmanin membuat komentar itu sebagai tanggapan atas pertanyaan parlemen tentang masjid yang dianggap pemerintah mempromosikan separatisme.

“Undang-undang Republik tidak mengizinkan kami menutup tempat ibadah ini,” ujarnya.

Meski begitu, UU itu tidak menghentikan Presiden Prancis Emmanuel Macron menutup 17 masjid dengan menuding masjid-masjid itu melanggar undang-undang keamanan yang tidak jelas. Selain itu ada pula 89 masjid yang saat ini di bawah pengawasan.

Dengan kondisi ini ada kekhawatiran yang meningkat di antara masyarakat sipil Prancis, organisasi hak asasi manusia internasional, dan Muslim lokal. Mereka takut pemerintah Macron menargetkan Muslim dalam upaya menjilat pemilih sayap kanan dalam pemilihan presiden tahun depan.

Keterangan Darmanin juga mencuat saat parlemen Prancis berada pada tahap akhir untuk menyetujui RUU Separatisme yang kontroversi. Beberapa pihak memandang aturan ini sebagai alat yang dibuat untuk secara khusus menargetkan komunitas Muslim di negara tersebut.

Akhir tahun lalu Darmanin juga mengumumkan bahwa 43 masjid telah ditutup dalam tiga tahun terakhir. Darmanin mengungkapkan hal itu dalam pernyataan kepada Majelis Nasional bahwa mereka membutuhkan undang-undang untuk memerangi Islamisme.

Mendagri Prancis menyatakan bahwa 43 masjid ditutup dalam tiga tahun terakhir sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat di negara itu, dan Macron menutup lebih banyak masjid daripada presiden sebelumnya.

Anggota parlemen mengatakan RUU Separatisme berisiko mengganggu semua agama tanpa perbedaan termasuk yang tidak menimbulkan masalah bagi Republik. Anggota parlemen lain memperingatkan ada hubungan antara separatisme dan imigrasi, menunjukkan negara ini perlu memikirkan kembali kebijakan migrasinya.

Namun, para peneliti dan akademisi telah menyarankan kebijakan perumahan Prancis, diskriminasi, dan rasialisme adalah faktor yang lebih besar yang menghambat ketidakmampuan negara tersebut untuk mengintegrasikan komunitas yang berbeda.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button