Penajam Paser Utara

PPU Tertibkan Penunggak Sewa Lahan

Pemerintah PPU memberi relaksasi pemotongan biaya sewa.

Report: Robi I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Pemerintah Penajam Paser Utara tengah gencar menertibkan para penunggak sewa lahan milik pemerintah. Badan Keuangan mengklaim langkah itu ditempuh untuk menegakan Perda No. 4 tahun 2012 terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Kepala Bidang Pengelola Aset BK Kabupaten PPU, Denny Handayansyah, memaparkan penertiban itu dilakukan di lahan yang dipakai masyarakat untuk berjualan. Semisal warung di sekitar RSUD RAPB PPU, depan kantor Dishub PPU, dan di depan kantor BK PPU sendiri.

Termasuk di kantin-kantin sekolah daerah setempat. Rerata, sambung Denny, para pedagang ini belum menunaikan kewajibannya. “Saat ini mereka masih menunggak,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya melakukan penertiban dan meminta agar para penunggak bisa segera membayarnya.

“Di perjanjian jelas, apabila tidak membayar selama tiga bulan. Mereka harus mengosongkan lahan itu,” tegasnya. Sesuai Perda terkait, tarif sewa per bulan tergantung luasan lahan. Untuk luasan per satu meter, tarifnya Rp 5 ribu. Jumlah total sewa per bulannya, masing-masing tinggal dikali luasan lahan yang disewa.

Di masa pandemi ini, lanjutnya, Pemerintah PPU memberi relaksasi bagi kantin sekolah sebesar 90 persen. Sedangkan warung-warung di depan perkantoran relaksasinya sebesar 50 persen. Untuk warung depan RSUD RAPB PPU juga mendapat pengurangan tarif sewa, sebesar 25 persen.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close