NEWS

PPKM Mikro Diberlakukan untuk Jawa – Bali

Berlaku mulai 9-22 Februari 2021.

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanganan virus Covid-19.

Beleid itu mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. PPKM mikro akan dilakukan mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Namun, kebijakan ini tidak berlaku nasional.

PPKM mikro akan dilakukan di wilayah Jawa dan Bali. Daerah yang diinstruksikan menerapkan PPKM mikro antara lain DKI Jakarta.  Jawa Barat yang prioritasnya Kabupaten Bogor, Kabupaten bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Banten dengan prioritas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, serta Surakarta dan sekitarnya.

Lalu, DI Yogyakarta dengan prioritas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo. Jawa Timur dengan prioritas Surabaya raya, Malang Raya, dan Madiun Raya.

Serta Bali dengan prioritas Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, serta Kota Denpasar.

Serupa dengan PPKM sebelumnya, PPKM mikro dilakukan untuk daerah dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di atas 70 persen.

Dengan sebelumnya, ada perbedaan dari segi penanganan ke tingkat bawah. Untuk PPKM skala mikro ini dilakukan pemantauan zona risiko Covid-19 hingga tingkat RT.

“Dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga tingkat RT,” tulis diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan, Jumat 5 Januari 2021.

Dalam instruksi itu dijelaskan, untuk zona hijau tidak ada kasus aktif di tingkat RT, maka dilakukan tes pada suspek secara aktif. Di zona kuning disebutkan bila terdapat satu rumah hingga lima rumah dengan kasus positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir diharuskan melalukan pelacakan kontak erat.

Untuk zona oranye disebutkan kalau terdapat enam hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam tujuh hari terakhir. Maka penanganannya dengan pelacakan kontak erat dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, serta tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Di zona merah ditetapkan bila terdapat lebih 10 rumah dengan kasus positif, maka zona tersebut baru diterapkan PPKM tingkat RT yang mencakup pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup tempat umum kecuali sektor esensial. Termasuk melarang kerumunan lebih dari tiga orang, membatasi akses maksimal pukul 20.00, serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat.

Ketentuan PPKM kabupaten/kota yang berlaku juga berbeda dengan PPKM sebelumnya. Dalam PPKM mikro diatur maksimal karyawan yang bekerja di kantor naik menjadi 50 persen, sisanya tetap bekerja di rumah.

Kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan dengan daring. Kegiatan pada sektor esensial tetap dibuka 100 persen selama penerapan PPKM mikro.

Untuk jumlah konsumen yang dapat makan di tempat pada restoran dinaikkan menjadi maksimal 50 persen. Pusat perbelanjaan dan mal dapat beroperasi hingga pukul 21.00. Dalam PPKM mikro kali ini terbuka peluang melakukan perpanjangan dengan melihat perkembangan kasus. Terutama berkaitan dengan empat parameter yang telah ditentukan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button