NEWS

Polri Kirim 21 Peringatan Virtual Police

Setelah diperingatkan, pemilik akun perlu menghapus postingannya.

Report: Ryan I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Polri telah mengirimkan 21 kali peringatan ke akun sosial media. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliadi mengatakan, pihaknya peringatan itu disampaikan melalui pesan langsung ke akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi terkait suku, ras, agama, dan antargolongan atau SARA.

“Peringatan itu dikirim sejak 25 Februari lalu. Per Kamis (25/2) tercatat sudah 21 peringatan disampaikan ke beberapa platform,” jelas Slamet, Senin 1 Maret 2021. Polri selektif dalam mengirimkan pesan langsung kepada akun-akun yang berpotensi melakukan tindak pidana berdampak SARA.

Ia menilai, postingan berbau SARA itu perlu diantisipasi lantaran dapat memicu konflik horizontal. “Kita meminimalisasi itu,” tegasnya. Upaya peringatan virtual ini menjadi bagian dari sistem kerja Virtual Police dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE.

Jumlah peringatan ini penambahan dari DM yang telah dikirimkan Virtual Police pada Rabu (24/2), sebanyak 12 DM. Diwartakan sebelumnya, untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, Dittipidsiber Bareskrim melakukan patroli siber.

Dalam SE itu, Kapolri meminta agar penanganan kasus pelanggaran UU ITE lebih mengedepankan upaya restorative justice.

Slamet menjelaskan bahwa setiap hari Dittipidsiber Bareskrim melakukan patroli siber untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks serta hasutan berbau SARA.

Sebelum memberi peringatan virtual, pihaknya meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Dengan demikian, peringatan virtual dilakukan atas pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik Polri.Pesan peringatan dikirimkan dua kali ke netizen yang diduga mengunggah konten hoaks maupun atau ujaran kebencian.

Tujuannya, dalam waktu 1×24 jam, konten tersebut dihapus oleh si pengunggah. Jika unggahan di medsos itu tidak juga dihapus, penyidik akan kembali memberi peringatan virtual. Jika peringatan kedua tetap tidak dipatuhi, maka pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button