Politik

Politisi PDIP Didakwa Terima Suap Miliaran

Editor: Nina

TIMUR MEDIA – Anggota DPR Komisi VI 2014-2019 dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra didakwa menerima uang suap Rp 2 miliar dan janji Rp 1,5 miliar dari pengusaha.

Ia didakwa menerima suap karena membantu pengurusan kuota impor bawang putih.

“Terdakwa I Nyoman Dhamantra selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto menerima hadiah uang sebesar Rp 2 miliar dan janji uang sebesar Rp 1,5 miliar dari Chandry Suanda bersama-sama Dody Wahyudi dan Zulfikar,” kata jaksa penuntut umum KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 31/Des/2019.

Tujuan penerimaan suap agar Nyoman membantu pengurusan surat persetujuan impor bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Chandry Suanda alias Afung.

Perkara ini diawali dengan Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung yang perusahannya bergerak di bidang jual beli komoditas hasil bumi berniat untuk mengajukan kuota impor bawang putih. Afung dibantu rekannya, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Dody Wahyudi.

Pada Juli 2018, Chandry mengajukan PT CSA sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (Persero) sebagai penyedia wajib tanam lima persen dalam rangka memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian.

Kementerian Perdagangan lalu menerbitkan SPI bawang putih sebesar 20 ribu ton kepada PTCSA.

Pada awal 2019, Chandry berniat untuk mengajukan kuota impor bawang putih kembali sehingga mengajukan kerja sama dengan PT Pertani melalui empat perusahaannya.

Yakni PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarsia, PT Cipta Senosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera untuk memenuhi kewajiban wajib tanam lima persen sebagai syarat diterbitkannya RIPH.

Padahal PT CSA gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani atas wajib tanam yang telah dilaksanakan PT Pertani pada 2018.

Dody lalu bertemu Nyoman Dhamantra pada Januari 2019 di Hotel Dharmawangsa agar bisa dibantu menjadi direktur PT Berdikari dan menanyakan cara mengurus kuota impor bawang putih.

Selanjutnya Nyoman memberitahu Dody agar teknis pengurusan impor bawang putih dilakukan melalui Mirawati Basri selaku orang kepercayaan Nyoman Dhamantra.

Dody lalu menghubungi Mirawati melalui seorang wiraswasta Zulfikar dan Indiana alias Nino. Mereka pun lalu bertemu pada 29 Mei 2019 di kantor PT Asiatech Integrasi.

Dody meminta bantuan pengurusan kuota impor bawang putih tahun 2019 untuk Afung kepada Nyoman melalui Mirawati Basri dan Elviyanto.

Elviyanto adalah direktur PT Asia Tech, sedangkan Mirawati juga bekerja di PT Asia Tech.

Pada Juni 2019, Dody bertemu dengan Chandry dengan Dody mengatakan sudah memiliki jalur melalui Mirawati dan Nyoman untuk pengurusan impor bawang putih tahun 2019.

Chandry setuju menjadi importir bawang putih dan meminta Dody untuk mengurus penerbitan RIPH dari Kementerian Pertanian dan SPI dari Kementerian Perdagangan.

Pada 1 Agustus 2019, Mirawati bersama dengan Dody, Zulfikar, Indiana, Ahmad Syafiq dan Elviyanto bertemu dan menyepakati commitment fee terkait pengurusan kuota impor bawang putih sebesar Rp3,5 miliar.

Elviyanto meminta agar Doddy Wahyudi menyerahkan uang muka sebesar Rp2 miliar untuk memastikan kuota impor bawang putih itu.

“Commitment fee itu diminta untuk ditransfer ke rekening money changer Indocev milik I Nyoman Dhamantra melalui rekening atas nama Daniar Ramadhan Putri.

Kemudian tanggal 7 Agustus 2019 Zulfikar mengirim sebesar Rp2,1 miliar ke rekening Dody. Lalu Dody mentransfer Rp2 miliar ke money Changer Indocev atas nama Daniar Ramadhan Putri.

Dody dan Ahmad Syafiq membuat rekening bersama di Bank BCA untuk memasukkan uang Rp1,5 miliar sebagai sisa commitment fee untuk diserahkan setelah SPI terbit.

Dody lalu bertemu dengan Chandry dan Lalan di restoran lantai L hotel Pullman dan menyampaikan kepada Chandry bahwa uang muka Rp2 miliar sudah ditransfer kepada Nyoman.

Atas perbuatannya, Nyoman Dhamantra didakwakan pasal 12 Ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

|Sumber: Rol

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button