Editorial

Polemik KTP Dukungan

2019

ilustrasi

TimurMedia.com:

MASIH ingat sejuta dukungan KTP untuk Ahok? Kala itu menjadi perbincangan publik.

Muasalnya dukungan KTP untuk Pilkada itu, dianggap merugikan warga. Sebab, tidak ada jaminan keamanan identitas. Dari pemberi dukungan.

Sampai kini pun tidak jelas bagaimana nasib KTP dukungan itu. Publik justru disuguhkan pelbagai kejahatan penipuan. Dengan modus penyalahgunaan identitas.

Ini tidak ada kaitannya dengan KTP dukungan untuk Ahok. Saat ia maju di Pilkada beberapa tahun lalu.

Tetapi kekhawatiran keamanan identitas warga semakin menyeruak. Menyusul banyaknya kasus penipuan.

Terbaru, seorang kuli yang didatangi petugas pajak lantaran menunggak pajak ratusan juta. Ia dituding tidak membayar pajak mobil mewah Rolls Royce.

Adalah Dimas Agung Prayitno, ia kaget bukan kepalang. Pada Selasa, 19/Nov/2019, ia didatangi petugas pajak dari Badan Pajak Retribusi Daerah DKI Jakarta.

Saat itu petugas BPRD DKI Jakarta dan Samsat Jakbar melakukan door-to-door kepada ke rumah para pemilik mobil mewah. Namun, petugas pun mulai curiga.

Ketika memasuki gang sempit. Mereka lebih terkejut saat melihat rumah Dimas, yang alamatnya tertera sesuai STNK mobil Rolls Rocye. Tak tanggung-tanggung, tunggakan pajaknya Rp 167 juta.

Terang saja, Dimas Agung kaget. Sebagai kuli bagaimana mungkin ia punya tungakan pajak mobil mewah.

Ia pun ingat pernah meminjamkan KTP nya ke seorang teman pada 2017. Namun, tak bertanya untuk apa.

Petugas BPRD DKI menduga, KTP Dimas dipinjam sang majikan. Pihak BPRD juga bukan sekali ini menemui kasus serupa.

Peminjaman KTP yang disalah gunakan terjadi berkali-kali. BPRD pun menginap masyarakat agar berhati-hati dalam meminjamkan KTP.

Modus serupa dengan kasus berbeda pun pernah pula terjadi. Peminjaman KTP disalah gunakan untuk menyewa mobil di rental. Tapi dibawa kabur. Kemudian pinjaman online dan pelbagai kasus lain.

Pada Juli 2019, publik jug dikejutkan dengan kasus jual beli identitas. Yakni KTP dan KK. Identitas itu disalahgunakan untuk melakuian registrasi nomor HP, daftar paylater, kredit online, dan lainnya.

Padahal, sesuai UU Undang-Undang Administrasi Kependudukan pihak yang boleh meminta data warga adalah lembaga layanan publik dan perusahaan resmi.

Itu pun harus dengan izin ketat. Jika tidak, bisa kena sanksi pidana. Tapi belum ada aturan khusus terkait permintaan identitas dari pihak sipil seperti tim sukses untuk Pilkada.

Pemerintah baru menggodok draf RUU Perlindungan Data Pribadi. Rencananya, pembahasan RUU ini masuk dalam Prolegnas 2020.

Kini, menjelang Pilkada KTP pun diburu lagi. Terutama untuk dukungan calon independen. Publik pun mulai ketar ketir identitasnya disalahgunakan.

Tidak ada jaminan perlindungan dari tim sukses. Di sisi lain, calon perseorangan yang ingin maju di Pilkada diharuskan punya dukungan puluhan sampai ratusan ribu warga.

Khusus Balikpapan, minimal calon perseorangan atau independen perlu 39 ribu dukungan. Yang semua itu harus disertakan dengan KTP warga.

Kalau dukungan itu tidak memenuhi karena warga khawatir identitasnya disalahgunakan, lantas salah siapa?

Kalau dukungan itu tidak memenuhi karena batas dukungan KTP belum mencukupi, lalu kepada siapa warga bisa memilih calon pemimpinnya selain dari jalur parpol?

Tidak ada kah syarat dukungan lain selain harus menyerahkan identitas warga? Apakah sulitnya syarat bagi independen hanya akal-akalan parpol untuk menghadang calon perseorangan?

Runyam juga, yaa.

*Basir Daud, Pemimpin Redaksi TimurMedia

Most Popular

To Top