Politik

PKS: Jangan Ciderai Keadilan Rakyat

PKS juga terus mengawal kasus penembakan enam Laskar FPI.

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta aparat Kepolisian bertindak profesional dan proporsional dalam kasus hukum Habib Rizieq Syihab atau HRS. Ia mengingatkan harapan serupa diserukan pelbagai pihak mulai MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.

“Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum,” tegas Jazuli, dilaporkan TeropongSenayan, Minggu 13 Desember 2020.

Apalagi, lanjutnya, kasus ini diwarnai insiden penguntitan aparat yang berujung meninggalnya enam  Laskar FPI pengawal HRS yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan, peristiwa ini juga menjadi sorotan dunia.

Menurut Jazuli, delik kasus HRS tentang pelanggaran protokol kesehatan masih debatable. Terlebih HRS juga telah membayar denda sesuai peraturan. “Pengenaan delik pidana lain tentang penghasutan mengacu pada Pasal 160 dan 216 KUHP.”

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan kembali bahwa aparat dituntut untuk dapat menjawab keraguan, kritik, dan pertanyaan publik tersebut. Untuk itu asas profesionalitas dan proporsionalitas harus benar-benar ditunjukkan aparat.

“Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat. Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?” ujar Jazuli.

Fraksi PKS mengapresiasi langkah HRS dan FPI yang telah berkomitmen menempuh koridor hukum. HRS dengan kesadaran penuh datang memenuhi panggilan polisi, diikuti tersangka lain.

HRS, kata Jazuli, juga telah menyatakan permintaan maafnya secara terbuka akibat kerumunan yang terjadi serta meminta pendukungnya untuk tetap tenang mengikuti proses hukum.

Menurutnya, Fraksi PKS terus mengawal kasus ini. Terhadap peristiwa meninggalnya enam Laskar FPI Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan.

Terkait penahanan HRS, Fraksi PKS telah menugaskan Anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketua Fraksi PKS DPR meminta Pemerintah untuk merespon situasi ini secara arif dan bijaksana berdasarkan analisis yang komprehensif.

“Pemerintah jangan sampai salah baca, harus cermat, cerdas, dan arif dalam mengatasi masalah sosial masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, berkeadilan, dan bermartabat,” pesannya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button