Nasional

Pimpinan KPK Jadi Bawahan Presiden

Report: Ryan| Editor: Nina

TIMUR MEDIA – Draf peraturan presiden (Perpres) terkait Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK tengah digodok pemerintah. Draf ini sudah masuk tahap finalisasi.

Dalam draf itu, di pasal 1 tentang Pimpinan KPK disebutkan kedudukannya berada di bawah Presiden. Draf tersebut menyebut, pimpinan akan berstatus setara menteri.

Berikut bunyi Pasal 1 ayat (1) dalam draf Pepres tersebut:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.

admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru Tangkapan layar draf Perpres

Aturan Perpres ini merupakan dampak dari lahirnya UU 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Hal itu termuat dalam Pasal 3, yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Di UU sebelumnya, Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Menyoal pasal ini, ICW pernah menjelaskan bahwa aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstutusi, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011.

Putusan itu menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU KPK lama.

Namun, revisi UU KPK terkait hal itu juga merupakan buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan itu, disebutkan bahwa KPK masuk rumpun eksekutif.

|Sumber: Kumparan

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close