Editorial

Pilkada dan Fenomena Kotak Kosong

Kepiawaian Rahmad Mas'ud dan timsesnya bakal diuji.

TIMUR MEDIA – Dunia politik Indonesia pernah dibuat heboh soal kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Wali Kota Makassar pada pertengahan tahun 2018. Yang menghebohkan, saat itu suara kotak kosong justru mampu menekuk suara koalisi parpol.

Sebagai pengingat, kala itu kemunculan kotak kosong di Makassar bermula usai Mahkamah Agung mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari dari bursa Pilakda Makassar. Atas putusan itu, Pilkada Makassar akhirnya hanya diikuti pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi, yang dikenal Appi-Cicu.

Mahkamah Agung beranggapan, Danny Pomanto yang saat itu sebagai petahana, dianggap menggunakan jabatannya melakukan kampanye terselubung dalam program pemerintahannya. Hal ini dianggap majelis hakim yang diketuai Agung Supandi dan hakim anggota Yudo Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, merugikan pasangan lain.

Karena pertimbangan itu, MA mencoret Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kta dan Wakil Wali Kota. Praktis, hanya pasangan Appi-Cicu yang melaju sendiri menuju kursi Wali Kota Makassar.

Namun pada 27 Juni 2018 semua orang tekejut bukan kepalang. Suara kotak kosong justru penuh. Dari hasil rekap KPU Makassar per kecamatan, kotak kosong menang atas pasangan Appi-Cicu. Rinciannya, pasangan Appi-Cicu total mendapat 264.071 suara dan kotak kosong 300.969 suara. Padahal, pasangan ini dikenal dekat dengan Jusuf Kalla, yang saat itu masih menjabat sebagai Wapres.

Riuh rendah sorak kemenangan warga bermunculan. Mereka melakukan arak-arakan massa di jalan protokol Makassar yang menyuarakan kemenangan kotak kosong. Mereka memberi simbol kosong di jari saat melintasi jalan. Mereka menyebut dirinya dengan KoKo alias Kotak Kosong.

Kemenangan kotak kosong ini membuat sejarah politik baru di Indonesia. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengistilahkannya sebagai bentuk hukuman rakyat kepada elit. Ia meminta elite peka terhada kemauan rakyat.

Hasil kemenangan kotak kosong ini sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Appi-Cicu. Tapi, suara kotak kosong di gedung MK tetap mengemuka. Dalam putusan MK, disebutkan perolehan suara Appi-Cicu adalah 264.245 suara. Sedangkan perolehan suara yang tidak setuju alias kolom kosong sebanyak 300.795 suara.

Saat Pilkada 2018 itu berlangsung, Wali Kota Makassar dijabat Ramdhan Pomanto yang masa jabatannya habis 8 Mei 2019. Tampuk kepemimpinan selanjutnya, seharusnya, diisi calon kepala daerah pemenang Pilkada 2018. Namun, lantaran kotak kosong yang menang, merujuk UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kursi Wali Kota Makassar selanjutnya akan diisi seorang penjabat (Pj) wali kota. Hal itu tertuang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

“Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota,” mengutip bunyi Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

KPU Kota Makassar pun memastikan pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar akan diulang pada 2020 setelah kotak kosong dinyatakan menang dalam Pilkada Makassar 2018. Akhirnya, Kemendagri memutuskan Iqbal S Suhaeb sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.

Ia dilantik 13 Mei 2019 menggantikan Ramdhan Pomanto sekaligus mengisi kekosongan jabatan, setelah Pilkada Makassar 27 Juni 2018 dimenangkan kotak kosong. Masa jabatannya berakhir pada 23 Mei 2020. Sebelum Mendagri menetapkan Pj yang baru, gubernur menunjuk Pelaksana harian mengisi kekosongan jabatan. Adapun wali kota definitif Makassar akan dipilih pada Pilkada Serentak Desember 2020.

Fenomena Pilkada melawan kotak kosong, yang bahkan dimenangkan kotak kosong menjadi sejarah baru dunia perpolitikan Indonesia. Kepercayaan masyarakat runtuh terhadap elit. Mereka pun melawannya dalam ajang Pilkada.

Kini, fenomena serupa nyaris terjadi di Balikpapan. Calon Petahana Rahmad Mas’ud hampir dipastikan melawan kotak kosong. Setelah mendapat dukungan tambahan dari Hanura, dikabarkan PPP dan Gerindra akan menyusul. Keduanya akan mendeklarasikan dukungan tersebut dalam waktu dekat.

Saat ini, ia telah mengantongi 31 kursi dukungan dari 45 kursi di DPRD Balikpapan. Jika PPP yang memiliki tiga kursi dan Gerindra dengan enam kursi ikut merapat, maka Rahmad berhasil mengumpulkan 40 kursi atau 89 persen dukungan kursi Parlemen. Ia pun akan menjadi calon tunggal. Lawannya, kotak kosong.

Saat ini publik Balikpapan menanti dua hal. Pertama, apakah Rahmad Mas’ud benar-benar akan melawan kotak kosong? Kendati dukungan partai disabet, namun hasil akhir tetap harus melihat pendaftaran di KPU pada September mendatang. Apakah ada perubahan atau tidak.

Jika tidak ada perubahan, maka dipastikan Rahmad Mas’ud benar-benar melawan kotak kosong. Maka muncul penantian kedua: apakah Balikpapan bisa menyusul sejarah Makassar? Hal ini bukan tidak mungkin, mengingat sosok petahana Rahmad tak bisa dilepaskan dari isu Dinasti Politik.

Isu ini bisa dipastikan akan mengemuka jelang Pilkada. Di sinilah kepiawaian seorang Rahmad dan timsesnya diuji untuk mengelola isu. Mampu menundukan hati warga atau bertekuk lutut seperti halnya Pilkada Makassar? Semua akan dijawab oleh waktu.

Penulis: Agung, Tim Riset Timur Media

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button