Politik

Pilkada 2020 Dihantui Mahar Politik

Report: Lina| Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – Tahun ini, laga politik akan kembali dimulai. Sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak 2020.

Menghadapi pemilihan kepala daerah, partai-partai mulai memanaskan mesin politiknya. Tak terkecuali dalam Pilkada Balikpapan. Sejumlah nama calon kandidat mulai mencuat.

Lobi-lobi politik makin gencar dilakukan. Lobi ini kerap dikaitkan dengan besaran angka. Dari mahar politik, kursi di parlemen, sampai deal-dealan harga dukungan partai.

Sumber TIMUR, menyebut dalam kancah perpolitikan mahar politik tak bisa dihindari. Meski dalam tataran permukaan mudah disembunyikan.

“Tapi, di kedalaman mahar politik tak bisa dihindari. Nyaris terjadi di semua daerah, termasuk di Balikpapan,” ujar politisi Kaltim, yang enggan disebut namanya.

Mahar politik, ujarnya, bukan rahasia lagi. Hal ini telah menjadi konsumsi publik. Hanya saja besarannya berapa dan aliran dananya kemana, itu yang hanya diketahui segelintir orang.

“Kalau soal mahar politik, saya pikir semua orang sudah paham. Tak ada makan siang gratis, apalagi dukungan suara,” tuturnya, Senin 6/Jan/2020.

Ia mengungkap, “Saat ini siapa yang berduit lebih mudah dapat dukungan.” Sebaliknya, meski kualitas dan kapasitas mumpuni tapi kalau tak punya kekuatan finansial, agak sulit dapat dukungan partai.

Salah satu politisi Balikpapan, juga mengakui besarnya finansial menjadi satu kekuatan yang patut diperhitungkan seseorang.

Simpanan uang harus disiapkan sebelum maju di pertempuran laga politik, baik sebagai caleg maupun calon kepala daerah. “Angkanya bisa miliaran. Macam-macam, tergantung kebutuhan,” ujarnya, yang meminta TIMUR agar tak memuat namanya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menuturkan bahwa potensi politik transaksional dan mahar politik
akan terus terjadi jika penegakan
hukum terkait masalah ini masih tumpul.

Penegakan hukum pun, dinilai masih cenderung sulit untuk dilakukan karena terjadi di ruang-ruang gelap.

“Jadi, tantangan besar kita adalah bahwa
praktik mahar politik itu tidak boleh
menjadi sesuatu yang dibiarkan. Karena protes terhadap pemilihan langsung salah satunya adalah biaya yang tinggi akibat mahar politik itu sendiri,” ujar Titi, dikutip TIMUR dari majalah Gatra, edisi 2-8 Januari 2020.

Ia melihat setidaknya di pilkada serentak 2020 nanti, pihak penyelenggara dapat membenahi integritas pengelolaan. Terutama bisa dimulai dari profesionalisme kerja penyelenggara.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menduga, fenomena black campaign, seperti penyebaran hoaks dan isu agama masih akan muncul. Namun, trennya tidak
akan sebesar pemilu sebelumnya.

Hal ini bisa terlaksana selama tidak
ada lagi pemantik yang bisa mem-
buat isu ini semakin berkobar luas.

“Jadi kita lihat seberapa besar trigger
itu bisa memicu potensi yang ada.
Kalau triggernya besar, maka potensi konflik juga besar,” ujarnya.

Tags
Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close