Politik

Perppu Pilkada jadi Undang-undang

Penetapan disepakati secara aklamasi.

Report: Ryan I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) menjadi undang-undang.

Penetapan Perppu Pilkada menjadi UU, disepakati secara aklamasi. “Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju Perppu Pilkada menjadi UU,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 14 Juli 2020.

Di paripurna itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan dengan disetujuinya Perppu menjadi UU diharapkan seluruh pihak, khususnya penyelenggara pemilu dapat memaksimalkan pelayanan.

“Kami harap semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi dapat memaksimalkan potensinya demi Pilkada Desember 2020,” ujarnya. Ia meminta penyelenggaraan Pilkada tetap dilakukan dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

Rapat Paripurna juga akan mengesahkan dua aturan perjanjian luar negeri Indonesia, yakni RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss. Kemudian, RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina.

Perjanjian itu mengatur kerja sama dalam bidang pertahanan. Selain pengesahan aturan, pada rapat paripurna juga terdapat penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP-LKPP) tahun 2019. Laporan itu dibacakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button