Balikpapan

Pernikahan Sedarah, Kemenag Minta Polisi Usut Tuntas

TIMURMEDIA.COM – Peristiwa pernikahan sedarah di Balikpapan membuat geger masyarakat.

Pernilahan kakak-beradik asal Bulukumba yang dilakukan di Balikpapan itu menghebohkan masyarakat, khususnya warga Balikpapan dan Bulukumba. Karena ramai sahut-sahutan di media sosial.

Adalah Ansar yang diduga menikahi adiknya sendiri ini dilarang dalam agama Islam. Aturan yang berlaku yakni UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kelakuan anomali Ansar pun mendapat kecaman sejumlah pihak, tak terkecuali Kemenag Balikpapan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan Hakimin beranggapan, isu pernikahan itu bisa menjatuhkan nama baik Balikpapan.

“Saya pikir ini satu keresahan. Dan ini meresahkan,” paparnya.

Untuk memastikan kebenaran adanya pernikahan sedarah ini, kata Hakimin, pihaknya telah melakukan penelusuran kepada seluruh KUA dan penghulu resmi di Balikpapan.

Hasilnya, tak ditemukan akta nikah pasangan kakak beradik itu.

Ada kemungkinan keduanya menikah siri. Difasilitasi penghulu liar alias yang tak resmi, tak berwenang menikahkan sesuai dalam UU Perkawinan.

Dengan fakta ini, Kemenag Balikpapan pun berharap kepolisian bisa segera mengusut tuntas kasus ini, dari segi kebenarannya.

Kata Hakimin, kalau benar pernikahan terjadi, kakak beradik itu melanggar aturan, dari sisi agama maupun undang-undang. Begitu pula dengan penghulu yang menikahkan.

“Saya kira ini perlu diberi sanksi. Selain itu, yang menikahkan juga harus diberi sanksi. Karena dia tidak memiliki lisensi,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Balikpapan, AKP Makhfud Hidayat, memaparkan jerat pidana masih bisa dikenakan terhadap pasangan tersebut.

Mengacu pasal 284 KUHP, yang menerangkan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tanpa izin istrinya itu ada pidananya.

Tindak pidana perselingkuhan atau perzinahan bisa menjadi delik aduan yang hanya bisa diproses oleh korban atau istri sah sang laki-laki.

“Pasal perzinahan, yang bersangkutan punya istri sah. Terus kemudian apabila bisa dibuktikan mereka ‘kumpul kebo’, sudah cukup buat pidananya. UU perkawinan memang tidak perbolehkan perkawinan sedarah, namun jerat pidananya belum diatur,” jelas Makhfud.

Bila terjadi perkawinan sedarah, lalu tercatat Kantor Urusan Agama, maka ada kewajiban dilakukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pelaku perkawinan sedarah bisa terkena sanksi pembatalan perkawinan. Sedangkan petugas KUA yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif.

Penulis: Maya Astuti
Editor: Abi Kurniawan

Most Popular

To Top