Politik

Perekrutan KPPS Bidik Usia Muda

Timur Media: Referensi baru, Mewarnai, Menginspirasi

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha. (Ag)

TimurMedia.com:

Report: Hendra| Editor: Kusuma

TIMUR MEDIA – KPU Balikpapan memprioritaskan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari usia muda.

Untuk itu ada beberapa pengubahan dalam sistem perekrutan. Antara lain, dengan membatasi usia para pendaftar calon petugas KPPS.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menjelaskan pengubahan sistem perekrutan itu, antara lain mensyaratkan batasan minimal berusia 17 tahun dari sebelumnya 25 tahun.

Usia maksimal juga dibatasi sampai 60 tahun, dari sebelumnya yang tidak ada batasan usia.

“Usia tua ini lah yang menjadi rawan kelelahan, khususnya ketika petugas KPPS sudah berusia lanjut,” jelas Thoha. Pembatasan usia tersebut pun dilakukan lantaran memetik pelajaran pada Pilpres lalu.

Karena itu, sambung Thoha, sedini mungkin pihaknya mengantisipasi penyelenggara pemilu terutama dari KPPS agar tak mudah sakit. Atau meninggal dunia karena kelelahan.

“Maka pada Pilkada Balikpapan 2020 usia mereka dibatasi,” jelas Thoha. Ia mengingatkan saat Pemilu 2019 banyak memakan korban akibat kelelahan karena faktor kesehatan dan usia yang senja.

Apalagi, ujar Thoha, proses pemilu yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab, disamping faktor lain sehingga banyak petugas yang jatuh sakit dan meninggal dunia.

Thoha juga mengingatkan kondisi kesehatan sangat penting untuk menjalankan tugas sebagai petugas pemilu.

“Waktu Pemilu lalu kan tidak ada batasan umur, jadi ada yang usianya sudah di atas 70 tahun,” ujarnya. Selain mencegah timbulnya korban jiwa karena usia senja, pengubahan sistem perekrutan juga dimaksudkan untuk penyegaran di tubuh penyelenggara pemilu.

“Kami juga ingin ada regenerasi petugas KPPS, tidak itu-itu saja,” tutur Thoha. Lantaran itu, selain membatasi usia pihaknya juga membatasi masa periodesasi calon petugas KPPS.

Petugas yang sudah pernah dua kali berturut-turut menjadi petugas KPPS tak boleh lagi mendaftar. Hal ini juga untuk memberi kesempatan pada warga lain yang ingin menjadi penyelenggara pemilu.

Thoha juga mengingatkan, pihaknya memprioritaskan kualitas SDM. Karena itu calon petugas KPPS perlu memiliki pengetahuan teknologi.

“Harus melek teknologi. Mereka dituntut untuk paham agar saat waktunya diterapkan e-Rekap tidak perlu bingung lagi,” ujarnya.

Most Popular

To Top