DPRD Balikpapan

Penyertaan Modal PDAM Tetap Dilanjut

Reporter: Firdaus I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Ketua Parlemen Balikpapan, Abdulloh menegaskan revisi Peraturan Daerah Penyertaan Modal PDAM masih terus dibahas. Aturan ini sebagai dasar hukum penyertaan modal bagi PDAM yang tetap dilanjut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Ia menampik revisi aturan ini dihentikan sementara. “Perda tentang PDAM dalam pembahasan, dan untuk revisi Perda Penyertaan Modal dalam proses pembahasan,” jelas Abdulloh.

Pembahasan, lanjutnya, masih proses penghitungan realisasi penyertaan modal PDAM yang telah diberikan daerah melalui APBD Balikpapan. Target awal penyertaan modal itu sebesar Rp  1 triliun. Apakah jumlah itu akan tetap atau berubah, hal ini yang masih dibahas.

“Ini yang sedang dihitung bagian aset dari PDAM, berapa aset penyertaan modal, berapa aset yang memang milik PDAM sendiri,” papar Abdulloh.

Ia memastikan tidak mungkin menghentikan suntikan penyertaan modal ke PDAM. Alasannya PDAM melayani kepentingan masyarakat.  Ada pula deviden dari PDAM setiap tahun sehingga PDAM tetap harus didukung.

“Dalam penyertaan modal, ada deviden untuk PAD kita. Jadi salah kalau menghilangkan penyertaan modal ke PDAM,” kata Abdulloh.

Namun, ia menekankan penyertaan modal yang awalnya Rp 1 triliun memang perlu direvisi karena harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Itu yang sedang kami ubah, Rp 1 trilun mungkin kita tidak mampu, maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita,” jelas Abdulloh.

Ia mencontohkan, jika misalnya dari Rp 1 triliun sudah masuk suntikan Rp 500 miliar, berarti masih ada sisa Rp 500 miliar lagi. “Nah Rp 500 miliar ini dalam pembahasan Perda Penyertaan Modal, kita bahas. Sebetulnya kita mampunya berapa. Misalnya Rp 100 miliar atau Rp 200 miliar,” papar Abdulloh.

Menurutnya, PDAM tetap membutuhkan dukungan anggaran daerah untuk meningkatkan pelayanan. Dukungan itu berupa suntikan penyertaan modal yang dikucurkan tiap tahun. “Kalau dikatakan PDAM tidak perlu lagi penyertaan modal, itu salah,” katanya.

Selama ini, sambung Abdulloh, pelayanan PDAM masih belum mencapai 80 persen. Hal ini menjadi tanggung jawab Parlemen dan Pemerintah Balikpapan. “Sebab, setiap tahun pasti ada penambahan jumlah penduduk, ada penambahan perumahan,” kata Abdulloh.

I Advertorial

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button