Nasional

Penolakan Omnibus Law, Akumulasi Rasa Kecewa

Report: Ryan I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai peristiwa penolakan UU Cipta Kerja sebagai akumulasi kekecewaan rakyat terhadap periode kedua pemerintahan Jokowi. Ia menilai gelombang aksi di semua daerah bukan sekadar menolak aturan Omnibus Law.

“Enggak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law ini dianggap mengecewakan,” ujar Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia, belum lama ini.

Ia bilang, ada kekecewaan rakyat terhadap revisi UU KPK setahun lalu. Masyarakat, dinilai Ray, juga kecewa dengan cara pemerintah mengatasi Covid-19, ekonomi yang kian sulit, dan proses pembahasan UU Omnibus Law dan substansinya yang mengecewakan banyak pihak.

Akumulasi itu, lanjutnya, menyebabkan demonstrasi paska pengesahan menjadi begitu besar, baik dalam skala lokasi dan massa. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah.

“Ini warning penting pemerintahan Pak Jokowi agar keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan menangkap orang seperti sekarang,” ujarnya.

Apalagi, usai penetapan UU, tidak ada upaya pemerintah meredam publik. Semisal, naskah UU yang tidak jelas dimana. Lalu Jokowi menyebut berita yang berkembang sebagai hoaks. “Diminta naskah asli enggak dimunculkan.”

Menurutnya, bersamaan dengan itu malah terjadi penangkapan atas dasar sikap protes masyarakat terhadap UU. “Jadi proses diprotes orang, substansi diprotes, cara menangani protes juga berlebihan.”

Demontrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan ormas Islam terus berlangsung. Awalnya, aksi hanya berlangsung tanggal 6 Oktober 2020, lalu berlanjut pada 13 Oktober. Sepekan kemudian, tanggal 20 – 21 Oktober, aksi masih terus terjadi di beberapa daerah.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button